Kita punya potensi panas bumi sebesar 28.000 megawatt di 129 titik tetapi baru dimanfaatkan 1400 megawatt, belum lagi gunung berapi kita cukup banyak. Potensi panas bumi kita itu besar namun belum dimanfaatkan dengan optimal."
Jakarta (ANTARA News) - Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengembangkan potensi energi terbarukan sebagai salah satu komitmen mereka dalam melindungi lingkungan, demikian disampaikan perwakilan Timses Jokowi-JK, Marsanto, Kamis (12/6) malam.

"Jokowi-JK sangat concern pada lingkungan. Banyak sumber daya alam yang bisa kita pakai dalam pemenuhan kebutuhan akan energi salah satunya dengan energi alternatif panas bumi," kata Marsanto dalam acara Diskusi Visi-Misi Lingkungan dari Capres-Cawapres 2014, di Jakarta,

Menurut Marsanto, pengembangan energi terbarukan masuk dalam salah satu target agenda politik Jokowi-JK. Pengembangan energi panas bumi, lanjutnya, menjadi pilihan karena merupakan potensi besar yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Kita punya potensi panas bumi sebesar 28.000 megawatt di 129 titik tetapi baru dimanfaatkan 1400 megawatt, belum lagi gunung berapi kita cukup banyak. Potensi panas bumi kita itu besar namun belum dimanfaatkan dengan optimal," ujar anggota DPR RI dari Komisi IV itu.

Ia menambahkan, Jokowi-JK berupaya mewujudkan kedaulatan energi dalam visi misi mereka namun menurutnya dalam pemenuhan kebutuhan energi tidak bisa langsung meninggalkan batu bara sebagai sumber energi.

"Kita belum bisa langsung meninggalkan batu bara, harus pelan-pelan," ujarnya.

Selain itu, mengatasi perubahan iklim global juga menjadi salah satu poin penting dalam visi misi Jokowi-JK. Marsanto mengungkapkan upaya tersebut dilakukan dengan menekan penyebab utama emisi karbon yakni melindungi hutan.

"Hutan kunci utama. Kita akan melakukan pemetaan dulu untuk melihat apakah sistem saat ini sudah tepat untuk perlindungan hutan, juga akan dilihat kondisi hutan untuk merancang program selanjutnya. Kita akan lakukan pemotretan dulu dan harus tahu persis angka luas hutan kita," jelasnya.

Ia menambahkan komitmen Jokowi-JK dalam perlindungan hutan ditunjukkan dengan rencana mengeluarkan aturan untuk membatasi pembukaan lahan hutan maksimal 100.000 hektar bagi setiap perusahaan dan mewajibkan menyediakan setiap 20 hingga 30 persen lahan untuk rakyat di sekitar.

"Kita akan buat aturan menolak produk-produk CPO (minyak kelapa sawit) yang berasal dari kebun-kebun sawit yang liar dan siap meningkatkan penegakan hukum yang lebih tegas," tegasnya. (M047)

Pewarta: Monalisa
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014