Tidak ada dalam pikiran kita mengotak-atik TNI dan Polri. Yang paling penting adalah peningkatan kesejahteraan TNI dan Polri. Ke depan TNI dan Polri harus kuat, tetap kita jaga kewibawaan dan netralitas."Palembang (ANTARA News) - Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan membubarkan pengadilan militer.
Hal itu dikatakan Jokowi terkait dengan beredarnya isu yang menyebutkan jika dirinya terpilih menjadi presiden maka pengadilan militer dan pengadilan umum akan digabungkan.
"Tidak ada dalam pikiran kita mengotak-atik TNI dan Polri. Yang paling penting adalah peningkatan kesejahteraan TNI dan Polri. Ke depan TNI dan Polri harus kuat, tetap kita jaga kewibawaan dan netralitas," katanya di tepi Sungai Musi, Palembang, Rabu.
Jokowi mengatakan isu mengenai penghapusan pengadilan militer sengaja dihembuskan sebagai bentuk kampanye hitam untuk menyerang dirinya.
Dalam kunjungannya ke Palembang, Jokowi mengklarifikasi beberapa isu kampanye hitam yang menerpa dirinya, mulai dari tunjangan sertifikasi guru, penghapusan kolom agama, hingga isu bahwa ia terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia.
Mengenai isu tunjangan sertifikasi guru, Jokowi menegaskan bahwa tunjangan tersebut tidak akan dihapus, demikiqn juga dengan tunjangan kesejahteraan daerah.
Jokowi bahkan mengatakan dirinya justru berencana menambah tunjangan sertifikasi guru jika pertumbuhan ekonomi melebihi tujuh persen.
"Pembangunan manusia itu melalui pendidikan. Guru adalah kuncinya sehingga akan ditambah," katanya.
Pemilihan presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasang kandidat presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (I027)
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
