Mereka (capres-cawapres) mengatakan setuju bahwa LHKPN bukan sekedar laporan administratif catatan kekayaan, tapi bagian dari tradisi baru untuk menciptakan integritas, karena itu dalam pemeriksaan kami juga mempertanyakan asal-usul..."
Jakarta (ANTARA News) - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadiri pengumuman Laporan Harta Kekayaan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Selasa (1/7).

"Pimpinan KPK yang hadir besok adalah Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Gedung KPK di Jakarta, Senin.

Johan mengatakan pimpinan KPK juga akan memberikan pidato tentang arti penting laporan harta kekayaan dari calon presiden dan calon wakil presiden.

Laporan Harta Kekayaan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden akan diumumkan di Gedung KPU Jakarta pada pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa para calon presiden dan wakil presiden berjanji bahwa para menteri dalam kabinetnya juga akan melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

"Ada komitmen penuh dari para calon yang diperiksa bahwa proses pemeriksaan seperti ini tidak hanya dikenakan ke beliau tapi juga akan meminta komitmen seluruh pembantunya kalau salah satu pasangan terpilih, para calon pembantu presiden ke depan akan diperiksa khusus LHKPN," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di KPK Jakarta, Kamis (26/6).

Pada Rabu (25/6) pasangan capres-cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengklarifikasi LHKPN ke KPK. Sedangkan pada Kamis (26/6) giliran pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla yang melakukan klarifikasi. Namun hasil klarifikasi itu seluruhnya baru akan diumumkan pada 1 Juli 2014 di Komisi Pemilihan Umum.

Dalam proses klarifikasi itu juga ditanyakan mengenai asal harta kekayaan para capres dan cawapres.

"Mereka (capres-cawapres) mengatakan setuju bahwa LHKPN bukan sekedar laporan administratif catatan kekayaan, tapi bagian dari tradisi baru untuk menciptakan integritas, karena itu dalam pemeriksaan kami juga mempertanyakan asal-usul yang menjadi dasar pembiayaan dari aset yang dimilikinya," kata Bambang.  (I026/N002)

Pewarta: Imam Santoso
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014