Moratorium belum berhasil tekan laju deforestasi Indonesia

  • Selasa, 1 Juli 2014 14:03 WIB
Moratorium belum berhasil tekan laju deforestasi Indonesia
Kondisi kerusakan hutan di sekitar Kabupaten Pelalawan, Riau, Kamis (7/2). (ANTARA/FB Anggoro)
Jakarta (ANTARA News) - Penerapan kebijakan moratorium yang sejak 2011 dilakukan dengan menghentikan sementara penerbitan izin pemanfaatan hutan belum berhasil menekan laju deforestasi Indonesia, kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace di Asia Tenggara.

Hasil studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Climate Change menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan 840.000 hektare hutan pada 2012, laju deforestasi paling tinggi di dunia, lebih tinggi dibanding Brasil yang kehilangan 460.000 hektare hutan.

"Jelas bahwa moratorium hutan Indonesia yang dilakukan ternyata tidak berhasil. Penegakan hukum lemah dimana bahkan taman nasional juga dijarah," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace di Asia Tenggara Yuyun Indradi dalam siaran pers yang diterima Antara, Selasa.

Ia mengatakan, temuan hasil studi tentang tingginya laju deforestasi Indonesia tersebut merupakan peringatan mendesak untuk segera mengatasi kerusakan hutan.

"Penghancuran hutan yang meningkatkan emisi gas rumah kaca Indonesia, menyebabkan satwa seperti harimau sumatera ke ambang kepunahan, dan menciptakan kondisi kebakaran hutan dan bencana kabut asap," katanya.

Yuyun mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil tindakan cepat pada sisa masa pemerintahannya untuk menekan deforestasi, apalahi moratorium pengelolaan hutan merupakan bagian dari komitmennya untuk menurunkan emisi.

Tahun 2009, Presiden Yudhoyono menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca 26 persen pada 2020 atau sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.

Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan mengeluarkan peraturan presiden tentang moratorium izin-izin konsesi baru dan pembukaan hutan alam dan gambut.

"Sekarang adalah saatnya untuk bertindak. Presiden SBY memiliki kesempatan untuk memperkuat warisan hijaunya," kata Yuyun.

"Apakah ia akan mengambil tindakan segera untuk memperkuat hukum yang melindungi semua hutan dan lahan gambut kaya karbon sebelum masa jabatannya habis, ataukah ia akan melihat kebijakannya tersebut hilang ditelan asap?" katanya.

Yuyun berharap pada pemimpin Indonesia yang baru akan memperkuat kebijakan moratorium hutan, melakukan pembangunan tanpa merusak hutan dan memastikan praktik-praktik penggunaan lahan dilakukan secara bertanggungjawab.

"Ini berarti memperkuat moratorium hutan untuk melindungi seluruh hutan dan lahan gambut, dan menghormati hak-hak masyarakat lokal. Perusahaan di seluruh dunia seperti pulp dan kertas telah mengubah cara pembelian mereka, dan saatnya pemerintah menciptakan insentif bagi praktek-praktek ini," tegasnya.


Ukuran Pemerintah


Berbeda dengan hasil studi baru tersebut, sebelumnya Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Indonesia berhasil menekan deforestasi menjadi 450 hektare per tahun sepanjang 2011-2012.

"Sebelum reformasi 1998, rata-rata deforestasi mencapai tiga juta hektare per tahun, bahkan setelah 1998 makin tinggi mencapai 3,5 juta hektare," katanya pada acara penanaman mangrove pesohor sepakbola dunia Christiano Ronaldo di Bali bulan Juni tahun lalu.

Menurut dia, penerapan kebijakan-kebijakan perlindungan hutan memberikan sumbangan bermakna dalam upaya penurunan laju deforestasi, termasuk di antaranya moratorium pemberian izin baru konsesi hutan primer dan lahan gambut selama 2011 hingga 2013 yang kemudian diperpanjang sampai 2015.


Pewarta: Monalisa
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait