"Jika tanggal 22 Prabowo menang, koalisi ini akan menjadi jaminan stabilitas. Jika tanggal 22 Jokowi menang, koalisi ini akan menjamin berlangsungnya 'checks and balance' yang efektif di DPR RI," kata Sekjen PPP, Romahurmuziy atau Romi di Jakarta, Sabtu,
Majelis Musyawarah DPP PPP akan menggelar rapat menyikapi posisi PPP di KMP pasca 22 Juli 2014.
"Jika Prabowo menang, maka rapat tersebut untuk meneguhkan posisi PPP di dalam pemerintahan. Jika Jokowi menang, rapat tersebut diadakan untuk mematut posisi dan menghidupkan kembali ruh perjuangan PPP sebagai oposisi," kata Romi.
Sikap ini, imbuh Ketua Komisi IV DPR RI Ini adalah sebuah kondisi yang sudah cukup lama tidak dijalani PPP mengingat selama 16 tahun terakhir PPP senantiasa berada dalam pemerintahan, terhitung sejak Hamzah Haz menjadi Menteri Negara Investasi pada Presiden Habibie tahun 1998.
"Dari 41 tahun usia kami sejak 1973, 25 tahun kami jalani sebagai oposisi. Justru sejak bergabung ke dalam pemerintahan tahun 1998, elektabilitas PPP terus menurun. Timbul keyakinan sejumlah kader, bahwa kehormatan berada di luar pemerintahan jika memang perjuangan kami di pilpres tak berhasil, dapat mengembalikan ruh perjuangan partai saat didirikan 41 tahun silam," katanya.
Ditambahkannya, PPP selama berada di pemerintahan, suara PPP dan semangat jihad PPP telah hilang.
"PPP kehilangan jihad sejak PPP berada di pemerintahan selama 17 tahun. Menjadi oposan akan mensolidkan PPP untuk mengembalikan ruh jihad PPP yang selama ini hilang," kata Romi.
"Opsi oposon bisa menjadi eksperimen, sebab selama 17 tahun, yang mungkin selama ini takut dan ragu-ragu menyampaikan pendapat, menjadi lebih radikal, militan dan kritis yang terpendam akan keluar, akan progresif revolusioner. PPP siap berada di luar pemerintahan," pungkasnya.
Pemilu Presiden, 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomor urut satu) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (nomor urut dua). (zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
