PBB (ANTARA News) - Dewan Keamanan PBB tengah mempertimbangkan rancangan resolusi untuk mengecam penembakan terhadap pesawat komersial asal Malaysia, meminta kelompok bersenjata membuka akses menuju lokasi kejatuhan, dan mendesak negara-negara di sekitar lokasi agar bekerja sama dalam proses investigasi.

Australia--yang kehilangan 28 warganya--membagikan rancangan resolusi itu kepada 15 anggota Dewan Keamanan pada Sabtu malam. Sejumlah diplomat PBB mengatakan bahwa rancangan itu akan diajukan untuk proses voting secepatnya pada Senin, lapor Reuters.

Rancangan resolusi "mengecam dengan keras penembakan terhadap pesawat MH17 milik Malaysian Airlines...yang menyebabkan hilangnya 298 nyawa" pada Kamis.

Rancangan itu juga "menyatakan keprihatinan mendalam atas terbatasnya akses menuju lokasi jatuhnya pesawat dan atas rusaknya bukti-bukti yang berkaitan dengan insiden." Teks tersebut juga meminta "kelompok bersenjata yang menguasai wilayah jatuhnya pesawat untuk secepatnya menyediakan akses yang aman menuju lokasi."

Bagian timur Ukraina merupakan daerah konflik antara kelompok separatis yang ingin bergabung ke federasi Rusia dengan pemerintah pusat di Kiev. Dua belah pihak sampai saat ini saling menyalahkan.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry pada Ahad memaparkan tuduhan bahwa Rusia telah memasok kelompok separatis dengan senjata anti-serangan udara yang canggih yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan MH17.

Moskow membantah tuduhan adanya keterlibatan penembakan dan justru menyalahkan militer Ukraina.

Mengenai rancangan resolusi Dewan Keamanan, Rusia mengusulkan sejumlah perubahan yang mencakup penghapusan referensi kelompok bersenjata dan pengrusakan bukti.

Moskow juga ingin menambahkan kalimat "semua aktivitas militer harus segera dihentikan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat untuk membuka akses terhadap investigas internasional."

Sejumlah petugas dari Organization for Security and Cooperation in Europe mengaku telah mengunjungi lokasi jatuhnya pesawat pada Ahad. Namun pada hari sebelumnya, sekompok pria bersenjata menghentikan mereka saat hendak mendekati area.

Utusan Rusia di PBB menolak mengomentari rancangan resolusi Dewan Keamanan itu.

Sementara duta besar Prancis Gerarg Araud menulis di Twitter pada Ahad, "Kita harus bertindak cepat sebelum semua bukti yang ada dihancurkan. Dewan Keamanan PBB harus menyetujui usulan rancangan dari Australia secepatnya. Besok adalah batas waktu terakhir," kata dia.

Sebelumnya pada Jumat, Dewan Keamanan telah menyiarkan pernyataan yang mendesak adanya "penyelidikan internasional yang independenden dan menyeluruh."


Penerjemah: GM Nur Lintang Mohammad

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014