"Jokowi-JK menang dengan dengan dukungan relawan mulai dari kampanye, penggalangan dana, produksi atribut dan berbagai produk kreatif lainnya, sampai pada pemantauan suara mulai dari TPS sampai ke KPU pusat," kata Kunto, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kemenangan Jokowi-JK adalah momentum untuk partisipasi rakyat dalam urusan politik yang ditabukan dan dibuat banal.
"Jokowi-JK harus mampu mengembangkan partisipasi rakyat tidak dalam bentuk dukungan politik semata namun dikapitalisasi dalam program-program untuk menyejahterakan rakyat," katanya.
Menurut dia, dengan hanya dua pasangan calon juga membuat gairah partisipasi rakyat untuk membicarakan dan berdebat soal capres idamannya mencapai skala yang tak terbayangkan bisa terjadi di Indonesia, bahkan jika dilihat dari sebelum pemilu legislatif.
Dari sudut pandang komunikasi politik, kata dia, apa yang dicapai bangsa Indonesia dalam pemilihan presiden kali ini merupakan sebuah kemajuan dalam proses demokrasi deliberatif, keputusan politik di tangan rakyat melalui perbincangan dan perdebatan rasional.
"Namun, temuan di sosial media mengungkapkan bahwa kebanyakan pilihan individu terhadap pasangan tertentu berbasiskan argumen karena menolak pasangan lain. Pemilih Prabowo beralasan karena Jokowi dan orang-orang dibelakangnya begini-begitu, demikian pula sebaliknya. Hal ini harus menjadi catatan perbaikan untuk pilpres ke depan, demi perbaikan kualitas demokrasi deliberatif di Indonesia," katanya.
Saat ini, pesta demokrasi telah berakhir dan menyisakan piring-piring kotor konflik dan pemisahan sosial karena basis pemilih yang harus dicuci bersih untuk melanjutkan kehidupan Republik ini menuju tujuannya.
"Persatuan bangsa menjadi titik krusial setelah pesta yang riuh rendah ini, dengan terpilihnya Jokowi-JK, mereka harus mampu untuk merangkul yang telah terpisah dan terkoyak selama pesta berlangsung," ujarnya.
Dengan sikapnya untuk tidak merayakan secara berlebihan dan tidak lagi membawa atribut apapun yang dapat dipersepsi sebagai bentuk pemisahan sosial adalah langkah awal yang baik dari sebuah kepemimpinan nasional yang baru lahir.
Rapat pleno penetapan pasangan capres dan cawapres terpilih di KPU, menetapkan pasangan Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Jokowi-JK memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen dari suara sah nasional, sementara pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576 444 suara atau 46,85 persen.(*)
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
