Harus ada survei 'willingness to pay' dan 'ability to pay'."Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono mengatakan, efektivitas dari pelaksanaan jalan berbayar secara elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) untuk mengurangi kemacetan di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tergantung penetapan harganya.
"Pelaksanaan ERP akan signifikan jika penetapan harganya pas," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut Bambang, bila harga untuk ERP terlalu murah, maka akan mengakibatkan semua pengemudi tertarik masuk yang dampaknya bisa menambah kemacetan.
Namun, ia menilai, bila harga yang ditetapkan untuk ERP terlalu mahal, maka mengakibatkan tidak ada kendaraan yang akan masuk.
Untuk itu, ia mengemukakan, perlu survei yang dapat menentukan secara tepat harga pelaksanaan ERP, terutama menyangkut tingkat kemauan membayar (willingness to pay) dan tingkat kemampuan membayar (ability to pay).
"Harus ada survei willingness to pay dan ability to pay," katanya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelumnya mengemukakan, pelaksanaan uji coba sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) pada Selasa (15/7) lalu berjalan baik.
"Penerapannya, kalau nanti dengan tarif Rp30.000 volume kendaraan bermotor tidak juga berkurang, maka tarifnya kita naikkan lagi jadi Rp50.000. Kalau masih banyak juga volume kendaraannya, kita naikkan lagi sampai batas Rp100.000 kira-kira," ujarnya menambahkan. (*)
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2014
