"Itu awalnya dari aspirasi kemudian berkembang soal perlu tidaknya jabatan wakil menteri. Banyak yang mengusulkan tidak perlu tetapi masih dalam pembahasan," kata Hasto yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saat dihubungi dari Jakarta, Senin.
Menurut Hasto, kabinet yang akan disusun presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 dipastikan akan diisi oleh kalangan profesional baik yang berasal dari partai maupun non partai serta memiliki komitmen tinggi.
Oleh karena itu, kata Hasto, menteri yang nantinya menjabat akan betul-betul bekerja untuk mengabdi pada rakyat.
Akan tetapi, lanjutnya, ada sejumlah kementerian yang membutuhkan peran wakil menteri untuk membagi beban kerja dari menteri. Sementara, jabatan wakil menteri dinilai menambah beban keuangan negara.
"Saat ini masih dibahas berdasarkan pertimbangan kebutuhan pemerintah strategis, termasuk juga dibahas jumlah menteri yang paling efektif," jelas Hasto.
Kantor Transisi terdiri dari Ketua dan empat staf deputi. Ketua Tim Transisi dipegang oleh mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M. Soemarno. Sedangkan empat staf deputi antara lain Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Faisal Akbar, dan Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK Anies Baswedan.
Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo masih mempertimbangkan penghapusan jabatan wakil menteri. Menurut Jokowi, panggilan akrabnya, jabatan tersebut membutuhkan pengeluaran negara yang besar sehingga ada wacana menghapus jabatan wamen pada pemerintahannya mendatang untuk menghemat anggaran negara.
Jabatan wakil menteri yang bertugas untuk membantu seorang menteri, muncul sejak pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
(M047)
Pewarta: Monalisa
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
