"Tahun ini masih dalam periode kabinet yang sekarang. Dapat akhir September atau awal Oktober, itu harapan kita," kata Djoko setelah konfrensi pers Nota Keuangan RAPBN 2015 di Jakarta, Jumat.
Djoko mengatakan, dua ruas Trans Sumatera yang kini menjadi fokus pembangunan --yakni Medan - Binjai sepanjang 16,8 kilometer, dan Palembang - Indralaya (22 kilometer)--memang masih menghadapi masalah pembebasan lahan. Namun, dia optimistis dalam waktu sisa dua bulan persoalan lahan itu dapat terselesaikan.
"Ruas Medan-Binjai itu 70 persen tanah milik BUMN. Nanti melalui Menteri BUMN dia ikut share, dia enggak ada masalah pembebasan lahan. Jika Medan-Indralaya sudah satu ruas pembebasan lahannya sudah 70 persen. Jadi optimistis," ujar dia,.
Namun, pembangunan dua ruas tol itu masih menunggu payung hukum Peraturan Presiden yang akan mengatur BUMN pelaksana dan juga sumber pendanaan proyek itu.
"Memang masih menunggu Perpres. Perpres ada, baru kita bicara dimulai. Itu tanyakan lagi ke Menko Perekonomian," ujarnya.
Hingga saat ini, opsi BUMN pelaksana dua ruas tol Trans Sumatera itu masih PT. Hutama Karya, kata Djoko.
Pemerintah memperkirakan biaya untuk membangun ruas tol Medan-Binjai sebesar Rp2 triliun, dan Palembang-Indralaya lebih dari Rp1 triliun.
Opsi pembiayaan untuk dua ruas tersebut masih berkutat pada dua kemungkinan, yakni lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) atau dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
"Difokusnya dua ruas itu saja. Pilihan PMN akan dimunculkan kembali," ujar Deputi Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasana Dedy Supriadi Priatna (11/8).
Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.771 kilometer dari Provinsi Aceh hingga Bekauheni, Lampung, itu terdiri dari 23 ruas jalan tol.
Pembangunan tol yang direncanakan masuk peta "ASEAN Highway Network" itu bertahap hingga 2025. Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 23 ruas tol itu adalah Rp200 triliun.
Pewarta: Arief Pribadi
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
