Ini akan menjadi kesempatan kedua Obama untuk memimpin pertemuan badan tinggi dunia itu. Pada 2009, dia memimpin pertemuan non-proliferasi nuklir.
Obama dijadwalkan berpidato di sidang Majelis Umum PBB pada 24 September dan menghadiri KTT iklim PBB yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon pada 23 September.
"Masalah dari teroris yang bepergian ke negara-negara asing memang bukan hal yang baru, tapi ancamannya telah menjadi semakin akut," kata pejabat AS untuk PBB.
Pejabat AS memperkirakan sekitar 12 ribu pejuang asing telah bergabung dengan gerilyawan di Irak dan Suriah yang sekarang mengontrol sebagian besar wilayah negara itu dan dituduh telah melakukan aksi kekejaman.
"Internet dan media sosial telah memberi kelompok teroris cara baru yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempromosikan ideologi kebencian mereka dan menginspirasi calon anggota. Konflik di Suriah dan Irak telah menyoroti ancaman ini," kata pejabat itu.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa harus mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh para pejuang asing itu.
"Kami bermaksud untuk bergabung bersama guna membawa ini ke pertemuan PBB bulan ini dan menempatkannya dalam agenda untuk menarik dukungan dari negara-negara sumber serta negara-negara yang menjadi perhatian," kata Kerry setelah pertemuan di Sidney.
Dia mengatakan Australia dan AS telah sepakat untuk "bekerjasama menyusun kumpulan praktik terbaik di dunia terkait para pejuang asing itu."
Pada Jumat, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang berusaha melemahkan gerilyawan di Irak dan Suriah dengan cara memutus alur masuk para pejuang asing dan pembiayaan dari negara-negara Teluk atau negara lainnya.
Resolusi tersebut mencantumkan daftar hitam dari enam pejuang yang dituduh menyalurkan dana dan mengatur perjalanan bagi para pejuang asing untuk membantu front Al-Nusra di Suriah.
Juru bicara pejuang Negara Islam Mohamed Abu al-Adnani juga ikut dimasukkan ke daftar sanksi yang mengatur larangan bepergian ke luar negeri dan pembekuan aset, demikian AFP.
(G003)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
