Fungsi dan peran partai juga bagian utuh yang tidak dapat dilepaskan dalam memperkuat sistem presidensial,"Jakarta (ANTARA News) - Konstitusi telah mengamanatkan partai politik adalah bagian utuh dari sistem dan pilar demokrasi Indonesia, termasuk sebagai wadah melahirkan kepemimpinan nasional, sehingga ide menteri harus melepaskan jabatannya di partai tidak dikenal dalam konstitusi.
"Fungsi dan peran partai juga bagian utuh yang tidak dapat dilepaskan dalam memperkuat sistem presidensial," kata Wasekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyikapi ide kabinet harus lepas dari jabatan partai di Jakarta, Minggu.
Dalam keterangan persnya, Daniel mengatakan, baik-buruknya kinerja menteri tidak ditentukan apa dia kader dan menjabat di partai atau tidak, tapi tergantung dari kualitas, kapabiltas, dan integritas menteri bersangkutan.
"Fakta menjelaskan bahwa kasus korupsi terbesar seperti BLBI dan Century justru dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan partai. Sebaliknya Tiongkok efektif memberantas korupsi dan berhasil menjadi negara besar karena kepemimpinan negara juga memiliki kendali di partai yang menjadi pusat kaderisasi kepemimpinan nasional. Jadi tidak benar kader partai pasti lebih buruk dari yang bukan partai," katanya.
Menurut Daniel, PKB tidak mempertentangkan apakah kabinet diisi dari kader dan menjabat struktural partai ataupun tidak. Tapi juga jangan mempertentangkan dan meniadakan peran dan fungsi partai dalam mewujudkan tujuan bernegara sesuai cita-cita proklamasi.
"Tugas kita saat ini justru memperkuat partai dengan memperbaiki apa yang masih kurang. Karena baik-buruknya Indonesia juga ditentukan dari sejauh mana kita berhasil memaksa partai untuk memperbaiki diri dan membuktikan komitmen dan kinerjanya dihadapan rakyat," ujarnya.
Daniel menambahkan, bagi PKB yang penting semua yang duduk di kabinet memiliki kepemimpinan yang komitmen dan visinya sama dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Semua diharapkan siap bekerja keras mewujudkan cita-cita politik Jokowi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, efektif, dan solutif.
"PKB sebagai partai koalisi pendukung terbesar kedua setelah PDIP siap dan tegas akan mengawal hal tersebut terwujud. Langkah awal PKB adalah sikap jujur bagaimana secara tepat memperkuat presidensial dan kemudian secara bersama-sama komit mewujudkan pemerintahan yang bersih, berani melakukan terobosan, dan bekerja keras demi Indonesia yang lebih baik," demikian Daniel Johan.(*)
Pewarta: -
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
