“Yang paling penting, kinerjanya bisa meningkat,” kata MS Hidayat di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, wacana merger dua kementerian harus benar-benar dipertimbangkan secara cermat baik dampak positif maupun negatifnya sebelum penggabungan dilakukan. Hidayat tidak mempermasalahkan dua kementerian tersebut digabung atau dipisah karena memang dua kementerian itu saling terkait. Jika tetap dipisah, pihaknya berharap menteri perdagangan dan menteri perindustrian yang baru bisa saling bersinergi dengan baik.
“Buat saya, yang penting menterinya seiya sekata karena tidak ada industri yang berjalan sendiri, ujungnya pasti tergantung pada perdagangan. Sebaliknya input perdagangan untuk produk-produk yang menjadi tren investasi itu dari perindustrian,” katanya.
Jika mengacu pada kementerian di negara-negara maju, menurut dia, kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian selalu menjadi satu, tidak dipisah seperti di Indonesia.
Menurut dia, penggabungan kementerian membutuhkan waktu satu tahun untuk melakukan penyesuaian. Pihaknya berharap, bila penggabungan Kemenperin dan Kemendag dilakukan pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, pada pemerintahan selanjutnya sebaiknya tidak dipisah lagi.
Dia juga menegaskan pentingnya pemerintahan mendatang untuk berupaya memperkuat sektor industri.
“Kalau ingin Indonesia menjadi negara industri pada 2025, maka sektor industri harus menjadi andalan,” kata Hidayat.
Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla berencana merekomendasikan penggabungan sejumlah kementerian yakni Kemendag dengan Kemenperin serta Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perhubungan.
Wacana penggabungan kementerian dilakukan karena adanya hubungan yang erat antara dua kementerian yang akan digabung.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
