Diantaranya terjadi distorsi struktur pengeluaran publik dan memperlemah kohesi sosial, menghambat demokrasi dan rule of law dan mendorong terjadinya intoleransi politik, mengurangi transparansi dalam pengambilan keputusan politik, mengurangi tingkat
Jakarta (ANTARA News) - Sesi pertama pertemuan Board Meeting dari The Southeast Asian Parliamentarins Against Corruption (SEAPAC) yang dilangsungkan di Jakarta lebih banyak membahas dampak negatif yang ditimbullkan oleh korupsi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara (Asean).

"Diantaranya terjadi distorsi struktur pengeluaran publik dan memperlemah kohesi sosial, menghambat demokrasi dan rule of law dan mendorong terjadinya intoleransi politik, mengurangi transparansi dalam pengambilan keputusan politik, mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada," kata Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung usai menutup pertemuan SEAPAC di Jakarta, Kamis.

Tak hanya itu, korupsi juga memperlemah legitimasi pemerintahan dan mengukuhkan aktivitas politik yang berangkat dari semangat clientelism, patronase dan unsur uang rakyat.

"Penyakit korupsi semakin meningkat justru pada saat kampanye semakin diintensifkan dan bahkan telah merambah wilayah yudikatif (hakim dan kepolisian), legislatif serta dengan pola baru, yakni dilakukan secara bersama-sama," kata Pramono.

Beberapa usulan yang disampaikan peserta dari Malaysia, Brunai Darussalam, Timor Leste, Laos guna mencegah terjadinya korupsi adalah pembentukan ethical rules terkaiy transparansi dan disclosure of interests, pembentukan aturan yang rinci untuk menghindari conflict of interest, pengembangan kapasitas (capacity building), penguatan komitmen politik anti korupsi.

Pada sesi kedua, kata Pramono, diskusi banyak membahas mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Masing-masing pihak perlu bekerjasama untuk menghadirkan prestasi transparansi dan akuntabilitas di tingkat parlemen maupun tingkat nasional dan regional," kata dia.

Ditambahkan, semua pihak sesungguhnya saling membutuhkan agar sistem transparansi dan akuntabilitas dapat hadir dalam kehidupan pemerintahan.

"Peran saling melengkapi ini sudah cukup berhasil terlaksana di kawasan Eropa, dimana bila ada seseorang pelaku korupsi, terpantau oleh media massa dan masyarakat sipil, maka pelaku korupsi tersebut akan segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota parlemen," ungkap Pramono. (Zul)

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014