Pemerintah saat ini dalam posisi menunggu, kalau kita yang aktif nanti disangka kita yang mengatur-atur pemerintahan baru. Kita tidak akan menyurati dan pembicaraan informal pun belum ada sama sekali."Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan dirinya bersama Menko Polhukam dan Mensesneg telah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk berdialog dengan Tim Transisi presiden dan wakil presiden terpilih.
"Ada tiga orang yang ditunjuk Presiden mewakili pemerintahan sekarang untuk berbicara dengan Tim Transisi yaitu Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan Mensesneg," katanya seusai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat malam.
Chairul memastikan dirinya beserta dua menteri itu, sebagai perwakilan resmi pemerintah, diberikan mandat untuk membahas hal-hal penting dengan Tim Transisi, agar pemerintahan baru dapat langsung bekerja efektif pada 21 Oktober 2014.
"Saya akan berupaya menjembatani pemerintahan baru untuk menggali selengkap-lengkapnya apa yang sudah dilakukan pemerintahan sekarang, sehingga harapannya pemerintahan baru tanpa waktu panjang, dapat bekerja full speed," ujarnya.
Chairul mendapatkan tugas untuk memberikan informasi mengenai kondisi perekonomian nasional. Sedangkan, Menko Polhukam Djoko Suyanto akan memberikan arahan terkait kondisi politik, hukum dan keamanan serta Mensesneg Sudi Silalahi memberikan petunjuk tentang protokol dan rumah tangga kepresidenan.
Namun, hingga saat ini, belum ada permintaan resmi dari Tim Transisi presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla, untuk bertemu dengan pemerintah dan melakukan diskusi terkait peralihan pemerintahan.
"Pemerintah saat ini dalam posisi menunggu, kalau kita yang aktif nanti disangka kita yang mengatur-atur pemerintahan baru. Kita tidak akan menyurati dan pembicaraan informal pun belum ada sama sekali," kata Chairul.
Ia mengatakan salah satu hal yang akan dibicarakan dengan Tim Transisi terkait bidang ekonomi, adalah kemungkinan masuknya program dari pemerintahan baru dalam RAPBN 2015. Situasi itu menyebabkan pembahasan RAPBN masih ditunda oleh Badan Anggaran DPR RI. (*)
Pewarta: Satyagraha
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
