"Program ini merupakan langkah penting sebagai bagian dari perjalanan menempatkan peran dan posisi masyarakat hukum adat ke dalam sistem nasional. Langkah ini sangat taktis dan strategis karena semua pihak mengambil peran dalam kerja sama ini," katanya saat meluncurkan program itu di Istana Wakil Presiden.
Program nasional itu, menurut dia, termasuk dalam rencana Aksi Penuntasan 100 hari terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melibatkan sembilan kementerian/lembaga yaitu Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Komnas HAM, dan Badan Pengelola REDD+.
Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto mengatakan perjalanan masih panjang untuk memastikan program tersebut tetap berlanjut pada masa pemerintahan yang baru.
"Saya yakin bahwa selama ini kita bisa saling mengingatkan terhadap janji yang dibuat, dan selama ada koordinasi dan kemauan dari pimpinan kita maka ini tidak akan jadi masalah," kata Kuntoro.
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation Plus) adalah upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan stok karbon hutan melalui konservasi dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Mekanisme internasional itu ditujukan untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sesuai kesepakatan 190 negara dalam United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
REDD+ merupakan kolaborasi antara negara maju yang tidak banyak memiliki lahan hutan dengan negara berkembang yang memiliki hutan tropis luas untuk menurunkan emisi gas rumah kaca lewat konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon.
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
