Masalahnya adalah bukan bagaimana harga BBM bersubsidi dinaikkan tapi bagaimana kita mampu menghitung harga BBM agar tidak terlalu memberatkan masyarakat miskin...Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono saat bertemu Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sama sekali tidak menyinggung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi namun lebih banyak membicarakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Soal kenaikan harga BBM sama sekali tidak kita bicarakan. Mengingat Presiden Yudhoyono sudah memutuskan tidak akan ada kenaikan harga BBM maka hal itu tidak kita bicarakan dalam pertemuan tadi," kata Ketua Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rini M Soemarno kepada pers di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Rini bersama sejumlah deputinya yaitu Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan dan Akbar Faizal usai pertemuan dengan Boediono sekitar 45 menit yang antara lain untuk minta arahan Wapres melanjutkan pemerintahan mendatang.
Menurut Rini, soal upaya menaikkan harga BBM memang sejak awal tak masuk agenda pertemuannya dengan Boediono namun pihaknya hanya ingin mendapat informasi dan data yang dimiliki pemerintah mengenai upaya pengentasan kemiskinan.
"Masalahnya adalah bukan bagaimana harga BBM bersubsidi dinaikkan tapi bagaimana kita mampu menghitung harga BBM agar tidak terlalu memberatkan masyarakat miskin dan dana subsidi bisa digunakan tepat sasaran," kata Rini.
Dalam kesempatan itu, katanya, pihaknya juga minta arahan bagaimana bisa melakukan komunikasi dengan efektif dengan para menteri perekonomian serta kementerian lain.
"Tujuan bagaimana bisa mendapatkan informasi dan data pemerintah program yang nantinya bisa diteruskan oleh pemerintahan baru dan program yang selama ini belum berjalan akan dilakukan," kata Rini.
Dikatakan pula, pihaknya juga akan terus melakukan komunikasi dengan sejumlah jaringan yang berada langsung di bawah wakil presiden agar dapat menyiapkan sejumlah program kerakyatan agar dapat segera ditindaklanjuti.
"Wapres memiliki deputi dan kelompok kerja dan ini yang akan tim minta agar tetap bisa berinteraksi dan komunikasi agar program kesejahteraan rakyat bisa kita lanjutkan," katanya. (*)
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
