Lapid mengeluh bahwa kabinet tidak diajak bicara tentang pengumuman pada Minggu tentang perampasan atas 400 hektar lahan di wilayah jajahan Tepi Barat untuk membuka jalan bagi pembangunan permukiman lanjut.
"Pengumuman itu, yang tidak dibawa ke kabinet, mengenai 400 hektar lahan untuk bangunan di Gush Etzion (antara Yerusalem dengan Hebron) merugikan negara Israel," kata Lapid dalam pertemuan ekonomi di Tel Aviv.
"Mempertahankan dukungan dunia sudah menantang. Jadi, mengapa begitu mendesak menciptakan kemelut lain dengan Amerika Serikat dan dunia?" katanya mempertanyakan.
Lapid, tokoh moderat dalam pemerintahan gabungan, menyinggung kecaman meluas dunia atas angka tinggi kematian warga Palestina dalam perang 50 hari Israel di Gaza.
Menteri Kehakiman Tzipi Livni, anggota moderat lain di kabinet, yang menjabat kepala perunding dalam pembicaraan gagal ditengahi Amerika Serikat dengan Palestina, sudah mengutuk perampasan lahan itu.
"Itu melemahkan Israel dan mengancam keamanannya," katanya pada Senin.
Tapi, Menteri Ekonomi Naftali Bennett, yang sayap kanan partai kanan-kerasnya Rumah Yahudi menarik banyak dukungan dari lobi pemukim, membela langkah itu, dengan menyebutnya pembalasan atas pembunuhan tiga remaja Israel di Tepi Barat.
"Dunia sudah 120 tahun menentang pembangunan kami dan kami akan terus melakukannya," katanya, menyamakan pembangunan permukiman di Tepi Barat dengan pembangunan yang sekarang dinamakan Israel pada tahun sebelum "penciptaannya" pada 1948.
Masyarakat dunia menganggap semua permukiman Yahudi di wilayah dudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur caplokan, tidak sah dan pengumuman pada Minggu oleh tentara memicu kutukan keras Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Pengumuman itu, seperti setiap pengumuman pemukiman lain buatan Israel, perencanaan dan lelang pembangunan, tidak bagus bagi tujuan Israel merundingkan penyelesaian dua negara dengan Palestina," kata pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
"Kami mendesak pemerintah Israel mengubah keputusan itu," katanya.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon khawatir akan rencana Israel, kata juru bicaranya.
"Perampasan atas wilayah luas tanah itu membuka jalan bagi pemukiman lebih lanjut, yang -seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa tegaskan di banyak kesempatan- tidak sah berdasarkan atas hukum antarbangsa dan betul-betul bertentangan dalam mengupayakan penyelesaian dua-negara," kata juru bicara tersebut kepada AFP.
(B002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
