"Kebijakan ini harus ditolak karena tidak pro rakyat, terutama rakyat level bawah," kata pengurus YLKI Tulus Abadi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.
Dia menilai, kebijakan itu lebih mementingkan pengusaha minyak goreng daripada kepentingan rakyat.
"Bagi masyarakat yang berkemampuan ekonomi lebih, silakan memilih minyak goreng kemasan. Bagi masyarakat yang kehidupan ekonominya pas-pasan, masih bisa membeli yang curah," katanya.
Alasan pemerintah yang menghapus minyak goreng curah karena dianggap tidak higienis menurut dia kurang tepat.
"Kalau diprosesnya higienis, minyak goreng curah, ya aman-aman saja," katanya.
Selain itu, menurut dia, plastik curah lebih pro lingkungan daripada plastik kemasan.
Dia menilai, limbah hasil dari proses pembuatan minyak goreng kemasan juga lebih berbahaya dibanding minyak goreng curah.
Karena itu dia berharap presiden dan wakil presiden terpilih yakni Jokowi - JK bisa meninjau ulang rencana tersebut.
Sementara itu, Pengamat Sosial dari Universitas Nasional, Dr. Aris Munandar menilai kebijakan menghapus minyak goreng curah, berdampak sosial bagi masyarakat di level bawah.
"Di tengah rencana kenaikan harga BBM, TDL, dan LPJ, jelas rencana ini berdampak luas," katanya.
Karenanya, tambah dia, pemerintah harus bisa mengantisipasinya bagaimana kesinambungan ekonomi masyarakat miskin ke depan.
(W004/Z003)
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
