"Komite tersebut harus meliputi semua faksi Palestina, Pemerintah Otonomi Palestina, dan Organisasi Pembebasan Palestina serta pemerintah persatuan guna menindaklanjuti apa yang telah disepakati di Kairo bulan lalu (Agustus)," kata Haneya dalam satu konferensi mengenai masa depan masalah Palestina setelah agresi Israel ke Jalur Gaza.
"Pimpinan yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang membuat rakyatnya siap menghadapi perang ... hubungan dengan Israel selalu diperintah oleh hukum perlawanan," tambah Haneya, sebagaimana dikutip Xinhua.
Sementara itu, Salah Al-Bardaweel, pejabat senior Hamas, mengatakan gerakannya menolak penggelaran setiap pasukan internasional di Jalur Gaza pada masa depan.
"Setiap usul yang tak memenuhi aspirasi rakyat Palestina, yang terbebas dari pendudukan dan mendirikan negara Palestina akan sepenuhnya ditolak," kata Al-Bardaweel.
Masih pada Minggu, Hamas menyeru Perdana Menteri Pemerintah Persatuan Palestina Rami Hamdallah agar berhenti mencari alasan untuk tidak mengunjungi Jalur Gaza.
Hamdallah sebelumnya mengatakan ia "terancam" jika mengunjungi Jalur Gaza tanpa membayar gaji 50.000 pegawai Hamas selama delapan tahun belakangan di daerah kantung tersebut.
"Hamas menyeru PM Hamdallah agar datang ke Jalur Gaza dan memikul tanggung jawab ke arah Jalur Gaza dan rakyatnya dan berhenti menciptakan alasan," kata seorang juru bicara Hamas.
(Uu.C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
