... jika kepala daerah harus dipilih legislatif maka demokrasi di Indonesia dipaksa mundur lagi... "
Gorontalo (ANTARA News) - PDI Perjuangan Kabupaten Bone Bolango menolak revisi RUU Pemilihan Kepala Daerah yang mengisyaratkan penyelenggara Pilkada adalah DPRD setempat. 

Legislator DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Fraksi PDIP, Ronald Alibasa, Selasa, mengatakan, jika kepala daerah harus dipilih legislatif maka demokrasi di Indonesia dipaksa mundur lagi.

Dipaksa mundur di sini adalah proses berdemokrasi yang saat ini sedang berkembang, terpaksa dimatikan dengan kembalinya kepentingan tertentu para elit politik.

"Dengan dipilihnya kepala daerah oleh DPRD, maka elit partai bisa jadi penentu dalam setiap keputusan," kata Alibasa.

Proses Pilkada secara langsung yang sudah berjalan selama ini sudah tepat menurut ukuran demokrasi, sebab rakyat yang menjadi penentu.

Mengenai resiko biaya Pilkasa, dia katakan, itu masalah berbeda yang bisa dicarikan pemecahannya. 

"Jika kepala daerah dipilih DPRD, maka rakyat akan disuguhi pemimpin yang belum tentu mereka kenal dengan baik," kata dia. 

Pewarta: Wahiyudin Mamonto
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014