"Sesuai dengan hasil musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Cirebon kami mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Rabu.
Menurut Said Aqil, berdasarkan pengalaman selama ini, pemilihan kepala daerah secara langsung menimbulkan ekses yang merugikan, antara lain rawan terjadi konflik horisontal dan marak politik uang.
"Bukan berarti pilkada oleh DPRD bebas dari politik uang, tapi kan ada KPK, PPATK, atau institusi hukum lainnya yang bisa melakukan pengawasan," katanya.
Said Aqil mengatakan, tanpa menafikan kepala daerah produk pilkada langsung yang sukses memimpin daerahnya seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah
Azwar Anas, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, banyak pemimpin daerah yang terpilih karena memiliki uang banyak.
"Ada calon baik-baik yang kalah sama penyanyi dangdut, karena kalah populer dan kalah uang," katanya.
Untuk menjadi kepala daerah, kata Said Aqil, dibutuhkan dana yang sangat besar. Untuk bupati bisa puluhan miliar rupiah, sedangkan untuk tingkat gubernur mencapai ratusan miliar.
"Dan tentu saja mereka akan berusaha mengembalikan modal tersebut dengan segala cara setelah terpilih," katanya.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
