"Kami di Komisi XI yang melakukan pengawasan menilai jika PNM yang diberikan modal sebesar Rp300 miliar mampu mengembangkan nilai asetnya sampai Rp49 triliun dan ini tentunya sangat membanggakan karena dinilai berhasil," jelas Anggota Komisi IX, Timo Pangerang di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, 14 tahun perjalanan PNM, dengan modal yang dijanjikan pemerintah di zaman pemerintahan Baharuddin Jusuf Habibie itu sebesar Rp1,2 triliun, tetapi dalam perjalanannya pemerintah menyalurkannya dengan cara bertahap.
Pemerintah saat itu hanya menyalurkan Rp300 miliar dan dengan modal seperempat dari Rp1,2 triliun, mampu mengolahnya dengan baik dan meningkatkan asset hingga Rp4,9 triliun.
Kendati dinilainya cukup berhasil dalam mengelola keuangannya itu dan dengan pemaparan visi dan misi dari PNM itu sendiri, Komisi XI DPR-RI menyetujui dan mendukung penambahan modal tersebut.
"Target dari PNM itu sendiri adalah menuju aset Rp10 triliun dan ini pastinya akan kita dukung. Kalau pemerintah tidak mendukungnya, maka tentunya PNM akan melakukan berbagai cara agar mendapatkan permodalan itu salah satunya dengan meminjam melalui perbankan," katanya.
Legislator Partai Demokrat asal Sulawesi Selatan itu menyebutkan, penambahan struktur permodalan bagi PNM diupayakan untuk mempersempit kesenjangan antara usaha mikro, kecil dan menengah.
"Ada kesenjangan. Itu mengapa PNM perlu diinjeksi modal. Bahkan di kecamatan agar mampu mengcover (industri mikro kecil) di setiap daerah. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ada ketimpangan, kendati Sulsel sudah cukup berhasil," ucapnya.
Menurut Timo, jumlah pengusaha mikro saat ini yang berkisar sekitar lima jutaan diharapkan bisa membantu sebanyak lima juta pengusaha kecil yang belum tersentuh financial inclusion atau kesetaraan akses keuangan.
Direktur Bisnis Mikro II PNM Carolina Dina Rusdiana mengatakan, PNM masih sangat membutuhkan bantuan dana segara untuk membantu masyarakat khususnya para pengusaha mikro.
Carolina mengatakan obligasi PNM hingga saat ini mencapai Rp1,5 triliun dan diusulkan sekitar Rp2 triliun untuk penerbitan obligasi yang diharapkan mampu mendukung pengembangan bisnis perusahaan.
"Bantuan modal dari pemerintah itu sangat kita butuhkan dan itu masuk dalam rancangan Plan A kami. Kalau rancangan Plan A tidak berhasil, maka kita akan melakukan rancangan Plan B," katanya.
Dalam kerangka rencana A yang dipersiapkannya selain penambahan modal itu yakni berharap agar segera melaksanakan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada 2017.
"Tetap kita berharapnya pada Plan A itu dan berharap perusahaan segera bisa segera IPO serta peningkatan obligasi. Tetapi, IPO dan obligasi itu tergantung dengan kondisi ekonomi makro yang banyak dipengaruhi dengan sistem politik di negeri ini," ucapnya.
(KR-MH/Y008)
Pewarta: Muh Hasanuddin
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
