Kita ini sudah terlalu enak dengan subsidi, dan ini sangat berbahaya kalau dilakukan terus-menerus."
Karanganyar (ANTARA News) - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, dirinya siap untuk tidak populer dalam menjalankan pemerintahannya dalam menghadapi masalah subsidi dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Ya, subsidi inilah nantinya yang akan dialihkan untuk diberikan nelayan, petani, pembangunan irigasi, kesehatan dan pembangunan insfrastruktur lainnya. Negara tidak bisa secara terus-menerus memberikan subsidi seperti sekarang ini," ujar Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta itu, Sabtu.

Ke masa depan, menurut mantan Walikota Solo tersebut, tantangan berat sekali karena subsidi BBM nilainya besar, padahal 71 persen dinikmati orang-orang yang naik mobil pribadi.

Di hadapan ribuan masa dalam silaturahim bersama relawan dan masyarakat yang memadati Gedung Balai Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, itu Jokowi menegaskan bahwa pemberian subsidi seperti saat ini akan membuat rakyat hidup konsumtif, padahal negara dan rakyatnya harus produktif.

"Ya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sekarang ini kondisinya harus dibalik, yaitu tidak impor, tetapi melakukan ekspor, dan ini apabila berjalan baik kehidupan rakyat juga akan baik pula," ujarnya.

Diakuinya bahwa kebijakan semacam itu pada tahun pertama dan kedua cukup berat, tetapi mulai menginjak tahun ketiga akan mulai bisa dirasakan manfaatnya.

"Kita ini sudah terlalu enak dengan subsidi, dan ini sangat berbahaya kalau dilakukan terus-menerus," katanya.

Berkaitan dengan dana bantuan pedesaan senilai Rp1,2 miliar hingga Rp1,4 miliar per desa, Jokowi meminta kepada kepala desa untuk berhati-hati, karena kalau sampai meleset dalam pengelolaan, maka bisa masuk penjara.

"Dana itu memang cukup besar bagi suatu desa, tetapi juga tidak ada artinya kalau dalam perencanaan itu tidak dilakukan dengan baik, dan salah-salah bahkan bisa masuk penjara. Untuk itu harus ditangani secara hati-hati", katanya.

Jokowi dalam hal ini juga meminta kepada seluruh rakyat untuk mau bekerja keras dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

"Ya jelas, dengan negara sebesar ini kalau hanya mengandalkan presiden dan wakil Presiden serta para menteri tidak mungkin bisa, maka untuk itu semua rakyat juga harus bergerak untuk melakukan pembangunan memajukan negara ini," demikian Joko Widodo. (*)

Pewarta: Joko Widodo
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2014