Eko mengatakan hal itu dalam diskusi "Membedah Arsitektur Pemerintahan Jokowi-JK" yang digelar oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI- DKN Garda Bangsa di Jakarta, Minggu.
"Ada beberapa opsi yang akan dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK. Mengalihkan alokasi anggaran lain. Misal kementerian yang tidak perlu ke kementerian yang benar-benar memerlukan. Seperti anggaran perjalanan dinas," ujar Eko.
Dikatakannya, pemerintahan kedepan harusnya lebih banyak memberi insenstif ke daerah-daerah terluar atau desa-desa.
Karena, kalau di kota-kota, itu perekonomiannya sudah berjalan. Di desa-desa itu yang tidak berjalan. 'Banyak kementerian yang tumpang tindih, jadi tidak efektif. Cukup 27 kementerian. Pertahankan kementerian-kementerian yang strategis.
"Atau mempertahankan 34 kementerian seperti saat ini. Kalau dipertahankan, tentu kelebihannya adalah pemerintah mendatang, begitu dilantik bisa langsung bekerja," kata Eko. (zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
