Sejak awal sudah saya sampaikan, hak politik rakyat jangan dipotongJakarta (ANTARA News) - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditarik kembali karena pengesahan RUU tersebut memotong hak politik rakyat.
"Sejak awal sudah saya sampaikan, hak politik rakyat jangan dipotong dengan alasan-alasan masalah anggaran lah, konflik horizontal lah. Justru hal-hal seperti itu yang akan mendewasakan masyarakat," kata Jokowi di Balaikota, Senin.
Jokowi menginginkan RUU Pilkada ditunda atau ditarik agar aspirasi politik rakyat bisa tersalurkan.
"Pertama ya kalau bisa ditunda saja, kedua kalau bisa pemerintah tarik saja usulan RUU Pilkada," katanya.
Jokowi menilai rakyat saat ini sudah pintar memilih pemimpinnya sehingga pemilihan langsung bisa menjadi pilihan.
"Dengarkan keinginan rakyat, wong ini sudah pada proses berjalan. Kalau masih ada yang kurang ya tambahi. Yang belum benar ya benahi. Yang katanya menyebabkan kecurangan ya tutup segera. Money politics itu tak akan ada kalau pemerintah tegas," katanya.
Terkait konflik horizontal yang dinilai disebabkan oleh pilkada langsung, Jokowi menilai hal itu akan berkurang jika elit politik semakin dewasa.
"Kalau masalah biaya yang 'katanya mahal' itu, ya namanya jer basuki mawa beya (untuk memperoleh keberhasilan dibutuhkan pengorbanan--red)," katanya.
Jokowi lebih setuju dengan rencana pemberlakuan pilkada secara serentak pada 2017 mendatang.
"Tapi itu harus dihitung yang serentak mana dengan mana. Itu kan masalah teknis saja. Jangan gak ada angin gak ada hujan lalu diganti lagi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan tak etis jika pemerintah menarik RUU Pilkada dari pembahasan karena pembahasan bersama DPR sudah hampir tiga tahun berjalan.
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
