"Dari dulu memang penyerapannya rendah terus. Maka dari itu, kalau memang ada yang belum benar di sisi organisasi birokrasinya, ya akan kita rombak lagi," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa.
Menurut presiden terpilih itu, susunan organisasi birokrasi yang belum tepat dapat memperlambat jalannya penyerapan anggaran keuangan daerah setiap tahun.
"Untuk itu, supaya penyerapannya tidak rendah lagi, kita mau rombak susunan organisasi birokrasi Pemprov DKI dengan komposisi yang dapat mempercepat penyerapan anggaran," ujar Jokowi.
Dalam perombakan susunan organisasi tersebut, ia menuturkan nantinya, pendelegasiannya akan lebih banyak dialokasikan ke kecamatan dan keluarahan.
"Komposisi perubahannya nanti lah, kalau sudah jadi, baru kita kasih tahu. Karena sekarang ini kan kita mau buat pemerintahan baru. Jadi masih butuh penyesuaian," tutur Jokowi.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta mencatat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 baru sekitar 30 persen.
"Dari total nilai APBD DKI 2014 yang mencapai Rp72,9 triliun, hingga menjelang akhir triwulan ketiga tahun ini, penyerapannya baru sekitar 30 persen," ungkap Kepala BPKD DKI Endang Widjajanti.
Oleh karena itu, pihaknya pun terus mendorong kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, sehingga terjadi peningkatan penyerapan anggaran secara signifikan.
(R027/A029)
Pewarta: Rany
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
