"Pilkada langsung atau tidak, itu adalah cara, bukan tujuan. Tujuan dari (pilkada) ini mendapatkan pemimpin yang baik dan berkualitas untuk kesejahteraan daerah," kata Gamawan usai membuka program Jelajah Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Selasa sore.
Munculnya dua pendapat berseberangan terkait sistem pilkada muncul di pembahasan DPR RI pada awal September, setelah Kemendagri melunak mengikuti keinginan seluruh fraksi DPR untuk pilkada langsung, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
"Diksusi itu panjang, kami sudah membahas ini hampir tiga tahun. Ada fraksi yang sebelumnya ingin langsung lalu sekarang ingin tidak langsung, ada pula fraksi yang dulunya berpendapat tidak langsung sekarang berubah langsung. Jadi usulan-usulan itu bergerak (berubah, red.) terus sepanjang hampir tiga tahun ini," jelas mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
Terkait dengan munculnya polemik tersebut, Kemendagri pun menyiapkan dua draf rancangan undang-undang dengan berbagai perbaikan peraturan dan mekanisme untuk pilkada langsung maupun tidak langsung.
"Terakhir pembahasan ini sudah terpolarisasi, seolah-olah ada dua kubu, yang satu menyatakan harus (pilkada) langsung yang satu tidak. Padahal Pemerintah dulu sudah memberikan varian dan pilihan, misalnya apakah provinsi pilkada langsung lalu kabupaten-kota lewat DPRD atau sebaliknya. Jadi yang membuat polarisasi ini bukan Pemerintah," tambah dia.
Kemendagri pun telah menyiapkan dua rancangan mekanisme terkait RUU tersebut, yang di dalamnya terdapat sejumlah poin perbaikan untuk draf pilkada langsung dan juga pilkada melalui DPRD.
"Kami sudah memberikan masukan, kelebihan dari pemilihan langsung dan kekurangan-kekurangan pemilihan secara langsung seperti yang terjadi selama ini. Begitu juga kalau pemilihan tidak langsung, apakah pemilihan tidak langsung akan seperti masa orde baru dulu atau bagaimana, ini kan pembahasan bersama-sama," katanya.
Oleh karena itu, Mendagri berharap pembahasan di DPR dapat berlangsung lancar sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
"Kita hormati saja dulu pembahasan yang prosesnya sedang berjalan ini, Pemerintah tidak mau masuk ke situ (pembahasan internal DPR). Mudah-mudahan ada kearifan kita bersama untuk memilih yang terbaik," ujarnya.
(F013/R010)
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
