"Sebesar 50 persen dari Rp2,98 triliun untuk kepentingan audit kinerja, 30 persen audit keuangan dan sisanya untuk audit investigasi," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, di Jakarta, akhir pekan ini.
Harry mengemukakan strategi penggunaan anggaran BPK berbeda dengan lembaga pemeriksa keuangan di negara lainnya, seperti Amerika Serikat dan Australia.
Kedua negara itu menurut dia fokus meningkatkan pemeriksaan keuangan melalui audit investigasi.
"Negara-negara yang sudah maju kebanyakan sudah melangkah ke audit investigasi. Jadi anggaran terkuras untuk kegiatan itu, sedangkan audit kinerja dan audit keuangan tetap dilakukan, namun persentasenya lebih kecil dibanding audit investigasi," kata Harry yang juga calon anggota BPK terpilih periode 2014-2019.
Mantan Ketua Badan Anggaran DPR itu mengemukakan BPK memiliki dua landasan hukum dalam melaksanakan tugasnya yaitu UU Nomor 15/2006 tentang BPK dan UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.
Kebijakan dalam pemeriksaan keuangan di Indonesia masih fokus pada audit kinerja dan audit keuangan lantaran masih banyak terjadi pelanggaran.
Dia mengatakan, BPK menganggap audit kinerja lebih penting dibanding sebagai dasar dalam mengelola keuangan.
"Ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran mulai dari administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dilihat dari kepatuhan pengguna anggaran terhadap peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Harry menambahkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan audit investigasi dapat ditingkatkan bila kinerja pengguna anggaran mulai dari tingkat pusat hingga daerah semakin baik.
"Audit investigasi itu kegiatan khusus yang dilakukan BPK untuk menginvestigasi penggunaan anggaran yang diduga melanggar ketentuan. Kegiatan itu dilaksanakan untuk menyelamatkan uang negara," katanya.
Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
