Menurut Sjarief, beberapa daerah menjadi contoh nyata keberhasilan program pengembangan kawasan Minapolitan. Dua di antaranya adalah Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Pacitan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan program Minapolitan perikanan budidaya, Kabupaten Sumba Timur yang dikenal dengan tingkat pendapatan masyarakatnya yang rendah kini menjelma menjadi sentra produksi rumput laut. Sedangkan Kabupaten Pacitan saat ini terus berbenah mengembangkan Budidaya Udang Skala Mini Empang Plastik (BUSMETIK). “Tahun lalu Kabupaten Pacitan telah menjadi tuan rumah kunjungan Presiden RI untuk menebarkan benih udang pada kolam BUSMETIK. Setelah dipanen hasilnya bahkan lebih besar dari induknya yang berasal dari Serang, Banten”, kata Sjarief.
Sjarief menjelaskan, program Minapolitan lahir sebagai bentuk komitmen serta tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan dengan mengacu pada visi pembangunan kelautan dan perikanan. Dengan kondisi geografis yang unik, mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sekaligus atau serentak di setiap wilayah. Pemerintah dituntut menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (center of growth) yang diharapkan dapat menjadi magnet bagi wilayah di sekitarnya. Sehingga, terbentuk satu putaran kegiatan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu perlu diwujudkan dengan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah, melalui pendekatan sistem dan manajemen kawasan yang disebut Minapolitan. Dalam pelaksanaannya, konsep ini menganut prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi. “Pencapaian jumlah kawasan Minapolitan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat, menjadi tolok ukur keberhasilan yang utama”, ungkap Sjarief.
Selain itu Sjarief menuturkan, banyak hal lainnya yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari program Minapolitan. Salah satunya dapat dilihat dari hasil Sensus Pertanian tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Di mana, tingkat pendapatan masyarakat yang berusaha pada sektor perikanan menempati rangking pertama, mengungguli kelompok sektor pertanian lainnya. Nilai tertinggi itu diraih bidang usaha ikan hias dengan pendapatan rata-rata mencapai Rp 50 juta pertahun. Disusul, pembudidaya perairan umum Rp 34 juta per tahun, pembudidaya air payau Rp 29 juta dan nelayan Rp 27 juta pertahun. Sedangkan kelompok sektor pertanian lainnya, seperti petani tanaman pangan misalnya hanya Rp 10 juta pertahun. “Dari sisi pendapatan petani dan nelayan, memang saat ini dapat diukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) yakni 112 untuk nelayan dan 104 untuk pembudidaya. Nilai tersebut sudah jauh lebih tinggi dibanding petani secara umum”, tutur Sjarief.
Kemudian, keberhasilan juga dapat ditinjau dari pencapaian jumlah produksi perikanan yang telah meningkat tajam pada dua tahun terakhir. Nilainya saat ini telah mencapai 19 juta ton, terbesar disumbang oleh rumput laut. Dari segi budidaya air payau, produksi udang melesat tajam dan menjadi primadona ekspor Indonesia khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya dari sisi konsumsi, sejak awal didirikan KKP nilai konsumsi ikan hanya 19 kg per kapita dan sekarang sudah mencapai 38 kg per kapita. Hal itu didorong oleh kesadaran masyarakat untuk menjadikan ikan sebagai sumber protein yang utama, dibandingkan dengan daging sapi yang hanya 2,5 kg per kapita.
Sedangkan dari sisi ekspor dan impor, telah terjadi peningkatan ekspor menjadi USD 4,16 miliar dan impor USD 400 juta. Dari nilai tersebut, sektor kelautan dan perikanan mendapat predikat surplus dari sisi neraca perdagangan antar negara. Adapun dari skala ekonomi, tahun ini industri hulu perikanan budidaya dan tangkap termasuk juga pengolahan telah menyumbang Rp 291 triliun. Nilai tersebut sangat besar, jika dibandingkan dengan anggaran KKP yang hanya Rp 6 triliun saja. “Namun kita patut bangga, karena hanya dengan anggaran yang minim tapi mampu mendongkrak nilai pemanfaatan ekonomi yang sangat besar”, ujar Sjarief.
Sjarief juga mengungkapkan, baru-baru ini program Minapolitan telah mendapat apresiasi yang luar biasa dari BAPENAS. Minapolitan ditetapkan sebagai salah satu role model pembangunan kewilayahan yang bisa menjadi contoh bagi sektor-sektor yang lain. Bahkan pencapaiannya dapat mendahului dari agroindustri yang telah terlebih dahulu digulirkan. Sebagai gambaran, program agropolitan yang tengah dilaksanakan untuk pembangunan sektor pertanian saat ini merupakan turunan dari konsep minapolitan KKP.
Selain Minapolitan, dua program strategis lainnya yakni Industrialisasi Perikanan dan Blue Economy juga berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Ketiga program tersebut dilaksanakan secara bersinergi dalam rangka membangun kelautan dan perikanan yang berkedaulatan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Seperti misalnya, produksi rumput laut yang terus meningkat disikapi dengan pendirian pabrik pengolahan rumput laut. Keberadaan pabrik dapat meningkatkan nilai tambah produk rumput laut, selaras dengan tujuan program Industrialisasi perikanan dengan pendekatan blue economy. Di antaranya dalam meningkatkan produktivitas, nilai tambah produk serta meningkatkan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya berkelanjutan dan ramah lingkungan. “Beroperasinya pabrik itu telah berhasil menyerap tenaga kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat”, tegas Sjarief.
Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015, sektor kelautan dan perikanan terus berbenah agar mampu bersaing di dunia global. Salah satunya, pemerintah terus berupaya memperkuat kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah (center of growth). Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pembangunan Indonesia ke depan. Minapolitan bukan hanya program KKP saja, melainkan program bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, perlu dibangun koordinasi dan sinergitas lintas sektor yang lebih kuat.
Menyikapi hal itu, KKP menyelenggarakan rapat koordinasi pengembangan kawasan minapolitan yang dilaksanakan pada tanggal 21-23 September 2014 di Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan yang menghadirkan 400 peserta tersebut mengangkat tema “Penguatan Kawasan Minapolitan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Pesertanya berasal dari 34 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, 140 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota, 35 Unit Pengelola Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, dan 32 kementerian/lembaga tingkat pusat. Rakor ini bertujuan untuk membahas dan merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan minapolitan tahun 2015-2019, dengan memperhatikan keberhasilan tahun 2010-2014 yang telah dicapai.
Selain itu, dalam menyongsong kebijakan Presiden RI terpilih dengan sembilan program prioritas (Nawa Cita) yang diusung. Di mana, salah satu programnya yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. “Diharapkan program Minapolitan dapat menjadi penggerak untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk kebutuhan domestik, sekaligus mendorong produktivitas masyarakat untuk menembus pasar-pasar nasional”, pungkas Sjarief.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350)
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2014
