Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Rokhmin Dahuri mengemukakan hal tersebut dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, tak ada yang meragukan bahwa negeri ini akan menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera bila fokus pemerintahan ke depan bisa memberi perhatian yang besar terhadap sektor ekonomi kelautan.
"Kemunculan Kementerian Maritim di era pemerintahan Jokowi-JK, seperti halnya mereka katakan pada janji-janji kampanyenya yang lalu itu merupakan itikad baik untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Rokhmin, yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Maritim dan Perikanan itu.
Apalagi mengingat potensi dan sumber daya maritim selama ini belum “disentuh” secara maksimal.
Rokhmin menyebutkan, di wilayah pesisir dan laut Indonesia terkandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), maupun SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya).
Selain itu, Indonesia juga punya cadangan energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion); serta jasa-jasa lingkungan kelautan untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah.
Bahkan dari sisi wilayah, ekonomi kelautan Indonesia akan semakin strategis seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Hampir 70 persen total perdagangan dunia berlangsung di antara negara-negara di Asia Pasifik.
Lebih 75 persen barang dan komoditas yang diperdagangkan juga ditransportasikan melalui laut, dan 45 persennya di antaranya melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
"Ini adalah potensi yang sungguh sangat besar. Sayangnya, paradigma pembangunan ekonomi dalam negeri selama ini masih berpusat di darat, belum bergeser ke pengembangan berbasis kelautan," kata pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia (GANTI) tersebut.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
