Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut premanisme menjadi masalah utama parkir di Jakarta sehingga pemasukan dari sektor itu tidak bisa diserap maksimal.
"Masalah parkir di Jakarta bukan soal infrastruktur tapi masalah oknum atau preman," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa.
Ia mengemukakan, pemprov telah menemukan solusi untuk menekan penguapan dana ini dengan cara menjadikan para preman itu juru parkir resmi.
"Jika sebelumnya mereka menyetor ke atas kepada kepala premannya, kini yang jadi kita (pemprov, red) yang jadi kepala premannya," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ia menerangkan, pemprov akan memberikan gaji kepada juru parkir ini serupa dengan pendapatan yang biasa diterima setiap hari.
"Jika mereka (juru parkir, red) mendapatkan Rp100.000 hingga Rp150.000 maka yang akan dikasih juga mirip, tapi yang disetor harus benar," kata dia.
Selain itu, ada pilihan lain yang juga dianggap Ahok sebagai solusi yakni memberikan gaji sebanyak dua kali dari upah minimum provinsi.
"Tidak apa dua kali UMP asal setoran ke atas bisa distop," ujar dia.
Pemprov DKI berencana menerapkan sistem elektronik perparkiran atau parkir meter untuk mendisiplinkan warga Jakarta sekaligus mengatasi premanisme.
Menurut Ahok, penerapan parkir meter ini sangat mungkin dilakukan di Jakarta karena tidak terkendala dengan sinyal untuk global positioning system (GPS).
"Rencananya pekan depan akan dicoba di Jalan Sabang, sekarang masih tunggu alat datang," kata dia.
Parkir meter menerapkan global positioning system (GPS) pada stiker yang diterapkan di kendaraan sehingga bisa diketahui berapa biaya parkir yang harus dibayar dan lokasi parkir.
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
