Demikian diungkapkan oleh Zainun Ahmadi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Menurutnya, 10 syarat yang diinginkan Demokrat itu sebetulnya sudah ada di RUU Pilkada. "Jadi mengada-ada saja sebutkan 10 syarat. Saya tidak yakin Demokrat tulus ingin Pilkada Langsung. Apalagi, ketua fraksi membebaskan anggota untuk memilih sesuai hatinya dan tidak ada sanksi bagi yang berbeda pilihannya," kata Zainudin.
Selain itu, kata Zainudin, Ketua Umum Demokrat yang juga Presiden RI tidak pernah bicara langsung soal Pilkada Langsung, sehingga kemungkinan untuk mendukung pilkada langsung tidak akan terjadi.
Juga, katanya, Fraksi Partai Demokrat di Panitia Kerja Komisi II DPR RI belum menarik dukungan dari Pilkada tak langsung.
Selain itu, ungkapnya, PAN dan PPP kemungkinan besar tetap agar pilkada tidak langsung.
Pengaruh Amien Rais sangat luar biasa di PAN. Di PPP, secara yuridis masih dipegang oleh Suryadharma Ali.
"Dengan hitung-hitungan di atas, yang memilih pilkada langsung kemungkinan. tetap kalah. PDIP, PKB dan Hanura sudah fix dengan pilkada langsung," ujarnya.
Rencananya siang ini, akan digelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri guna memutuskan apakah akan dibawa ke rapat paripurna tanggal 25 September.(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
