Pilkada langsung kalau masih ada kelemahan, sebaiknya diperbaiki kelemahannya, bukan malah mengembalikan pilkada ke DPRD,"Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman menilai pemilu kepala daerah (pilkada) langsung adalah pilihan terbaik yang melibatkan partisipasi politik rakyat secara langsung.
"Pilkada langsung kalau masih ada kelemahan, sebaiknya diperbaiki kelemahannya, bukan malah mengembalikan pilkada ke DPRD," kata Irman Gusman di sela kegiatan Orientasi II anggota DPD RI terpilih peridode 2014-2019 di Jakarta, Rabu.
Menurut Irman, pelaksanaan pilkada langsung yang sudah diselenggarakan selama 10 tahun terakhir merupakan pilihan terbaik, karena dapat memunculkan tokoh calon pemimpin dari rakyat serta melibatkan rakyat secara langsung untuk menggunakan hak politiknya.
Pilkada langsung, kata dia, dapat memunculkan bibit-bibit pemimpin berkualitas dari tengah rekyat di setiap tingkatan, seperti bupati, wali kota, maupun gubernur.
Ia juga menilai, melalui pilkada langsung masyarakat juga diajarkan bagaimana berdemokrasi yang baik.
"Pilkada langsung ini merupakan cara terbaik dalam berdemokrasi yang kita bangun," tukasnya.
Terkait rencana DPR RI menyetujui RUU Pilkada pada rapat paripurna, Kamis (25/9), Irman berharap, paripurna DPR RI dapat mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat.
"Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka mekanisme voting akan menjadi pilihan terakhir," tegasnya.
Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat ini menegaskan, daklam proses persetujuan RUU Pilkada seharusnya menjunjung tinggi demokrasi, bukan mencari siapa yang menang dan kalah.
Menjelang persetujuan RUU Pilkada, terjadi polemik sangat ramai karena sebanyak lima fraksi berubah sikap dari semula mengusulkan pilkada langsung menjadi mengusulkan pilkada dikembalikan ke DPRD.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang semula berubah mengusulkan pilkada melalui DPRD kemudian mengusulkan pilkada secara langsung.
Perubahan sikap fraksi-fraksi ini yang membuat dinamika politik menjadi sangat dinamis, menjelang persetujuan RUU Pilkada.
(R024/C004)
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
