Tingkatkan Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia Ajak Dunia Adopsi Blue Growth

Jakarta, 27 September 2014 (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak dan menghimbau dunia internasional untuk memberikan perhatian secara serius terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Ini dapat ditempuh dengan melakukan perubahan orientasi pembangunan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan yang sejalan dengan penerapan Blue Growth.  Insiatif Blue Growth merupakan cara dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo pada pertemuan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah AS di New York, Amerika Serikat, Rabu (24/9).

Dalam pertemuan tersebut, Sharif menjelaskan bahwa, penguatan komitmen dalam rencana aksi menuju pembangunan berkelanjutan sangat penting bagi negara-negara anggota aliansi global Blue Growth. Adapun inisiatif Blue Growth dibingkai dalam pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan dengan penguatan pilar sumber daya alam (Institutional Framework for Sustainable Development) dan rencana aksi bagi pelaksanaan melalui sarana serta instrumen bagi pelaksanaan (Framework for Action and Means of Implementation). Hal tersebut telah dihasilkan pada pertemuan Voluntary Global Alliance di Jakarta pada 10 September 2014. Seperti diketahui, dalam pertemuan tersebut aliansi global menyepakati bahwa Indonesia menjadi poros Blue Growth dunia.  “Kami tentunya menyambut baik untuk memperkuat kerjasama Indonesia-AS untuk mendukung pertumbuhan biru di dunia yang biru,” sambungnya.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terus memperluas kerja sama di bidang ekonomi kelautan. Kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang kelautan dan perikanan telah terjalin sejak lama, dan telah diimplementasikan melalui berbagai program United States Agency for International Development (USAID). Berbagai program kerja sama itu telah disusun di dalam “USAID: Indonesia’s 2010-2014 Country Strategy”, di mana sektor kelautan dan perikanan masih menjadi prioritas kerja sama RI-AS dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam pertemuan tersebut, Sharif, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Pemerintah AS dan kerjasama dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. “Saya percaya bahwa kemitraan kami di kelautan dan perikanan akan lebih bermanfaat di masa depan dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi kedua negara,” jelas Sharif.

Selama ini Indonesia bersama AS telah melakukan berbagai kerja sama bilateral khususnya di bidang penanggulangan kerusakan lingkungan dan penanganan bencana alam. Termasuk, kerja sama dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim. Kerja sama itu direalisasikan dalam bingkai program Indonesia Marine and Climate Support (IMACS) dan Marine Protected Areas Governance (MPAG).

Di samping itu, Indonesia telah berperan aktif di kancah internasional dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk memulai aksi nyata Blue Growth/Blue Growth Platforms. Hal itu ditunjukkan dengan keikutsertaan Indonesia di berbagai forum dunia. Keikutsertaan itu a.l., di Forum APEC, forum Rio+20 di Rio de Janeiro, Asia Conference on Ocean Food Security and Blue Growth (ACOFB), the Global Ocean Summit 2014, the First Blue Economy Summit 2014, the Global Ocean Actions Summit 2014, dan forum-forum lainnya yang diprakarsai oleh FAO di Roma. Serta yang terakhir adalah the Fourth APEC Ocean-related Ministerial Meeting (AOMM4) yang diselenggarakan di Xiamen, Tiongkok. Sementara itu, rencananya pada bulan November 2014 ini, Blue Growth/Blue Economy akan menjadi agenda pembahasan di Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Penerapan Blue Growth bagi Indonesia sangatlah penting, mengingat luas indonesia yang kurang lebih 5,8 juta km persegi atau dapat dikatakan 2/3 luas wilayah RI dengan garis pantai sepanjang 95.181 km memiliki potensi sumber daya alam utamanya sumber daya kelautan perikanan yang cukup besar baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Jika merujuk pada pertumbuhan sektor kelautan pada tahun 2010–2013, sektor ini tumbuh secara signifikan di atas 6 persen. Sementara kontribusi sektor kelautan mampu menyumbang 22 persen dari Product Domestic Bruto (PDB).

Sementara itu usai pertemuan bilateral tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan bertolak menuju Rhode Island, AS. Rombongan Delegasi Republik Indonesia disambut langsung oleh Senator Sheldon Whitehouse dari Rhode Island. Kedatangan rombongan Delegasi Indonesia  tersebut dalam rangka peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Rhode Island di sektor kelautan dan perikanan.  Dalam kesempatan tersebut, Sharif menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menempuh langkah nyata dalam mewujudkan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien.  Dikatakannya, dalam waktu dekat ini, Indonesia akan memiliki regulasi yang akan menyelesaikan masalah tumpang tindih kewenangan, sehingga gagasan tercapainya negara maritim yang kuat dapat dicapai dengan mengimplementasikan UU Kelautan. UU Kelautan yang terdiri atas 13 bab dan 55 pasal tersebut dapat menjadi landasan kebijakan kelautan yang bersentuhan dengan 14 Kementerian dan lembaga terkait. “Aturan hukum ini juga akan memperkuat posisi kami dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015,” jelas Sharif.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo mendapatkan apresiasi internasional atas kontribusi aktifnya dalam berbagai kebijakan penerapan Blue Economy, serta atas aksi nyata di bidang pencegahan resiko bencana melalui penguatan kawasan perlindungan laut di kawasan segitiga terumbu karang dunia.  Atas aksi nyata dan komitmennya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo menerima penghargaan Outstanding Achievement Award In Recognition of Your Extraordinary Leadership for Blue Economy in Indonesia and the Coral Triangle Initiative dari 4 lembaga di bawah Massachussets Institute of Tehnology, Cambridge.

Keempat lembaga tersebut yaitu, Massachussets Institute of Technology Sloan School of Management Executive Education Program, Massachussets Institute of Technology Community Innovators Laboratory, The Presencing Institute dan United in Diversity Forum. Penghargaan kepemimpinan ini diberikan karena Sharif dinilai memiliki visi dan komitmen dalam penerapan Blue Economy serta dalam melindungi pusat keanekaragaman hayati laut di gugusan wilayah Segitiga Karang Dunia. Penghargaan tersebut diserahkan pada tanggal 25 September 2014 di Boston, Amerika Serikat. “Saya menerima dengan kerendahan hati ‘Penghargaan Outstanding Achievement Award in Recognition of Extraordinary Leadership for Blue Economy in Indonesia and the Coral Triangle Initiative’ yang berikan oleh presencing Institute, MIT CoLab, MITSloan Executive Education and United in Diversity,” tuturnya.

Sebagai gambaran, saat ini capaian luas kawasan konservasi perairan atau Marine Protected Area sebesar 16 juta hektar atau setara dengan 157 ribu km persegi. Ini sebagai komitmen Indonesia untuk mewujudkan kawasan konservasi perairan sebesar 20 juta hektar pada tahun 2020 yang akan datang atau sekitar 200 ribu hektar atau 6,5 persen dari wilayah laut Indonesia. Pengelolaan kawasan konseravsi juga tidak terlepas dari tiga pilar utamanya, yakni perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Hal ini mengacu pada tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola berdasarkan sistem zonasi seperti, zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Penetapan Zonasi wilayah pesisir merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan menciptakan keadilan di antara golongan masyarakat dalam mengakses sumberdaya di wilayah pesisir. Sehingga memiliki dampak positif, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350)