PBB, Amerika Serikat (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Korea Utara, Sabtu, mengkritik keras Dewan Keamanan PBB, menyebutnya sebagai satu forum pembohongan dan standar ganda.

Menlu Ri Sy Yong menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB, yang memberlakukan sanksi-sanksi keras terhadap Korut menyangkut program nuklirnya dan peluncaran rudal.

"Dewan Keamanan seharusnya tidak dijadikan forum untuk mengemukakan kebohongan," kata Ri dalam sidang Majelis Umum PBB, pidato pertama seorang pejabat penting Pyongyang dalam 15 tahun.

Ia menuduh badan penting itu menutup mata pada warga sipil yang tewas di Gaza akibat serangan-serangan Israel sementara menghukum Suriah atas konflik di wilayahnya.

Ia mengatakan badan penting itu "memamerkan manifestasi ekstrem dari standar ganda itu" dan mengatakan seharusnya tidak ada tindakan yang dilakukan terhadap Suriah "dengan alasan tersembunyi kontra-terorisme," mengacu pada serangan-serangan udara pimpinan AS terhadap kelompok garis keras.

Ri Sy Yong mengecam Amerika Serikat yang melakukan pelatihan militer gabungan yang diselenggarakan dengan Korea Selatan pada Agustus dan meceritakan kembali tindakan Dewan Keamanan yang menolak mempertimbangkan permintaan Pyongyang untuk menangguhkan pelatihan perang itu.

Menyinggung program nuklir Korut, Menlu Korut menilai "kebijakan permusuhan" AS telah menyebabkan Pyongyang membuat keputusan untuk membangun senjata-senjata nuklir.

"Program nuklir Korut bukan ditujukan untuk mengancam atau menyerang negara-negara lain," katanya. "Juga bukan sebagai alat tawar menawar untuk ditukarkan dengan sesuatu."

Menlu Tiongkok Wang Yi sebelumya menyerukan dimulai kembali perundingan enam negara mengenai program nuklir Korut, dalam pidatonya di sidang Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara itu.

Satu laporan bulan ini oleh badan pengawas nuklir PBB mengutarakan kecemasan menyangkut Korut,dengan mengatakan reaktor di fasilitas nuklir Yongbyon mungkin telah beroperasi kembali.

Reaktor itu dapat memberikan Korut, yang melakukan tiga uji coba nuklir, enam kilogram uranium setahun -- cukup untuk satu bom nuklir, kata para ahli.

Pyongyang telah dikenakan sanksi-sanksi sejak tahun 2006 itu menghadapi tindakan hukuman Maret atas uji coba nuklirnya yang ketiga.

Pidato pertama oleh seorang pejabat penting Korut di PBB dalam 15 tahum disampaikan di tengah-tengah laporan-laporan media bahwa pemimpin Kim Jong-Un tengah sakit.

(Uu.H-RN)

Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014