Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo menegaskan, tidak ada miss komunikasi antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Fraksi Partai Demokrat terkait voting pemilihan kepala daerah dalam rapat paripurna DPR RI beberapa hari lalu.

Ditegaskan Pramono Edhie, Fraksi Demokrat juga tidak melanggar perintah dari SBY.

"Oh, tidak, tidak ada. Semua aman terkendali. Kalau misalkan diikuti dalam beberapa pendapat Pak SBY. Dari awal. Demokrat mendukung pemilihan langsung. Pemilihan lagsung sudah menjadi putusan. Tapi, pemilihan seperti apa? Bukan seperti yang sekarang atau sudah berjalan selama ini. Pemilihan langsung perlu dikoreksi. Ada tambahan, dan perlu dikoreksi, itu yang disampaikan SBY.. Pak SBY menginginkan pemilihan berlangsung baik. Kalau ditolak, terus kami lewat mana," kata ," kata Pramono di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia juga membantah bahwa opsi yang disampaikan Demokrat didukung oleh PDIP, Hanura, PKB.

"Mana, mana, mana, mana. Masak lima jam berkomunikasi tidak ada keputusan. Kalau mendukung satu, opsi satu pemilihan lgsg tanpa syarat. Dua, pemilihan melalui DPRD. Ketiga pemilihan langsung dengan syarat. Di wadahi tidak? Mana terimanya. Saya koreksi di sini. Mana buktinya kalau diterima. Kalau diterima ya wadahin dong," ungkapnya.

Ia juga meminta agar rekaman pembicaraan saat forum lobi dibuka saja sebagaimana pendapat politisi PDIP, Pramono Anung, bahwa PDIP, PKB dan Hanura mendukung opsi Demokrat itu.

"Silakan dibuka saja. Mana diterimanya. Ya kalau diterima, langsung dong ada tiga opsi. Kalau tidak, ya gabungkan dong. Opsi Demokrat dengan 10 perbaikan," ujar Pramono Edhie.

"Saya enggak tahu. Kalau diterima, mana buktinya. Ada bukti dong. Jangan katakan nanti. Siapa yang bisa jamin. Sekarang bilang kacang, besok jadi kedelai itu," imbuhnya.

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014