Aksi ini juga serentak dilakukan oleh puluhan ribu buruh lainnya di kantor Gubernur di tiap provinsi...Jakarta (ANTARA News) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan sekitar 50.000 buruh se-Jabodetabek akan melakukan aksi turun ke jalan pada Kamis (2/10) dengan titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta.
"Dalam aksi itu buruh akan menyuarakan tuntutan menolak kenaikan harga BBM, kenaikan upah minimum 30 persen, tambah item kebutuhan hidup layak atau KHL menjadi 84 item, benefit jaminan pensiun 75 persen dari nilai upah terakhir, jaminan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat dan penghapusan outsourcing termasuk di BUMN," kata Said Iqbal melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.
Said mengatakan aksi buruh dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) itu akan dimulai dengan long march menuju Istana Negara. Pada siang hari peserta aksi akan bergerak menuju kantor Gubernur DKI Jakarta, DPR RI, Kemenakertrans dan ada sebagian massa yang akan bergerak ke kantor PT Freeport.
Massa yang bergerak ke kantor Freeport akan menuntut pemerintah menghentikan penambangan di Freeport karena telah mengakibatkan meninggalnya pekerja dan kasus yang terus berulang.
"Aksi ini juga serentak dilakukan oleh puluhan ribu buruh lainnya di kantor Gubernur di tiap provinsi seperti Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Batam, Aceh, Sumut, Lampung, Kalbar, Gorontalo, Sulut, Sulsel dan lain-lain dengan tuntutan yang sama," kata Said.
Sebelumnya, KSPI mengutuk keras kejadian meninggalnya empat pekerja PT Freeport di tambang Grasberg yang dinilai akibat kelalaian manajemen.
"Itu adalah kali keempat pekerja Freeport meninggal akibat kelalaian manajemen dan tidak ada sanksi apa pun dari pemerintah," kata Said.
Menyikapi hal itu, KSPI menyampaikan beberapa tuntutan. KSPI menuntut adanya proses hukum karena adannya kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan adanya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
KSPI juga menuntut KPK dan DPR memeriksa dan mengusut kasus itu karena diduga ada unsur suap dan korupsi dalam kejadian itu karena selama ini tidak pernah ada sanksi terhadap kejadian yang terulang hingga empat kali tersebut.
"Sudah selayaknya KPK dan DPR memeriksa dan meminta keterangan dalam kasus itu termasuk dari pihak Kementerian ESDM. KSPI meminta KPK dan DPR baru jangan main-main dengan kasus ini, bila perlu hentikan sementara penambangan karena telah menghilangkan puluhan nyawa rakyat Indonesia dalam empat kali kejadian," tutur Said.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014
