Demonstran pro-demokrasi telah menyita kawasan bisnis Hong Kong sejak Minggu dan ribuan demonstran telah menolak tuntutan kepala eksekutif kota untuk mengakhiri aksi duduk mereka.
"Ini jelas masalah menonjol dalam berita, seorang sekretaris yang baik sadar, dan saya berharap itu akan menjadi bagian dari pembahasan ini," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki kepada wartawan di Washington.
Psaki mengatakan kerusuhan, yang paling intens di wilayah Tiongkok sejak 1997, "tentu sesuatu yang bisa menjadi agenda" selama diskusi, yang dijadwalkan sebelum protes-protes dimulai.
Demonstran di Hong Kong menuntut pemilu yang bebas dan mengatakan Tiongkok seharusnya tidak diperbolehkan untuk memilih calon-calon yang ditempatkan sebagai kepala eksekutif dalam pemungutan suara 2017.
Amerika Serikat mengatakan mereka yakin "legitimasi kepala eksekutif akan sangat ditingkatkan" jika tuntutan pemrotes untuk hak pilih universal mereka terpenuhi.
Pada Kongres AS, anggota parlemen mengkritisi polisi Hong Kong, yang menggunakan gas air mata dalam usaha yang gagal untuk memindahkan ribuan demonstran di akhir pekan lalu.
Kepala Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Robert Menendez, menulis kepada Kepala Eksekutif Hong Kong Leung Chun-ying mendesak dia untuk menunjukkan menghormati hak demonstran.
Sementara itu, Partai Republik Chris Smith, kepala Sub-komite untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, kelompok khusus akan dibuat untuk mengikuti perkembangan hak asasi manusia di Hong Kong.
(AK)
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
