"Kita minta bimbingan dari ketua KPK apa yang harus kita laksanakan," kata Wijayanto di gedung KPK Jakarta, Jumat.
Wijayanto menjabat sebagai Irjen Kemenhan mulai 15 Juli 2014.
"Saya pejabat baru sebagai Irjen di Kemenhan. Tadi saya bicara dengan Pak ketua tindak lanjutnya ke depan terkait pemerintahan baru, kita mau bikin MoU dengan KPK," ungkap Wijayanto.
Nota Kesepahaman (MoU) itu menurut Ismoyo akan memuat kesepakatan mengenai pengawasan pengadaan alutsista.
"Klausulnya nanti pasti ada, apakah KPK harus masuk atau tidak, atau diserahkan ke saya selaku inspektorat Kemenhan," tambah Ismoyo.
Namun ia mengaku bahwa pengadaan alutsista selama ini bukanlah hal yang tertutup.
"Kalau dibilang tertutup enggak, wong kita buka tender, kalau dikatakan tertutup ya enggak, karena kita buka tender, pasti terbuka," tegas Ismoyo.
Ismoyo pun mengaku belum membicarakan mengenai peluang KPK masuk untuk perkara korupsi di bidang pertahanan.
"Belum dibicarakan, saya hanya silaturahmi sebagai pejabat baru tentu minta arahan-arahan beliau apa yang harus saya laksanakan terkait dengan program yang akan saya jalankan," tambah Ismoyo.
Ia mengaku KPK berpesan agar mengawasi pengadaan sejak awal.
"Kita mengawal dari mulai perencanaan sampai akhir, jadi kalau ada yang kurang pas bisa mengingatkan, tidak misalnya dari awal perencanaan lalu ada masalah, kita jadi seperti memadamkan kebakaran saja," ungkap Ismoyo.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
