"Kebijakan suku bunga yang tinggi mengakibatkan pelaku UMKM sulit mengakses modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk," katanya di Jakarta, Senin.
Selain itu, kata dia, kebijakan fiskal UMKM yang masih tinggi, misalnya untuk pembayaran hutang dan gaji pegawai yang rendah tidak sebanding dengan belanja modal yang tinggi, sehingga pelaku usaha kerakyatan ini semakin sulit bersaing.
"Perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM masih kurang, pada hal usaha ini merupakan penggerak perekonomian Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan, pelaku UMKM ini 99 persen penggerak perekonomian Indonesia, sementara 10 persen industri skala besar yang juga tidak mengalami kemajuan, malah terus mengalami kemunduran akibat kebijakan suku bunga, fiskal, moneter yang belum berpihak terhadap perkembangan industri nasional.
Berdasarkan data BPS jumlah UMKM di Indonesia pada 2012 mencapai 56.534.592 unit dengan jumlah tenaga kerja 107.657.509 orang, atau mengalami peningkatan dibandingkan 2011 sebanyak 55.206.444 unit dengan jumlah tenaga kerja 101.722.458 orang.
"Industri nasional sesungguhnya UMKM dan koperasi, namun disayangkan pelaku UMKM ini kurang mendapatkan perhatian," ujarnya.
Menurut dia, selama ini, pelaku usaha kecil menengah ini menjadi anak tiri, padahal mereka penggerak utama pertumbuhan ekonomi bangsa ini.
"Kebijakan tidak menguntungkan pelaku ekonomi ini yang menjadi masalah dan harus dicarikan solusinya, agar mereka mampu bersaing pada pasar global nanti," ujarnya.
Ia berharap, pemerintahan baru Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi), untuk merevisi aturan-aturan yang merugikan pelaku usaha kecil menengah ini.
"Jangan sampai, pelaku UMKM ini tidak mampu bersaing pada akhirnya gulung tikar dan menimbulkan berbagai masalah sosial baru, misalnya, meningkatkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas," ujarnya.
Pewarta: Aprionis
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
