Jakarta (ANTARA News) - Sistem Kesehatan Nasional diharapkan mengakomodasi faktor yang berperan dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat diantaranya akses terhadap air bersih, sanitasi dan gizi.

Dr. Hanibal Hamidi, M.Kes selaku inisiator Perdesaan Sehat, mengemukakan hal tersebut pada Seminar Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental, di Universitas Indonesia, Depok, Selasa.

Menurut Hanibal Hamidi yang juga Asisten Deputi Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) itu, akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi yang layak masih rendah. Pada tahun 2013, rumah tangga yang mampu mengakses air bersih yang layak 66,8 persen dan 21 provinsi di bawah rata-rata nasional.

"Sistem Kesehatan Nasional harus direkonstruksi dengan memasukkan air bersih dan sanitasi dalam satu kendali misalnya di bawah Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat," katanya.

Hanibal mengatakan, hasil kajian WHO bahwa 80 persen keberhasilan kinerja pembangunan kesehatan di seluruh negara ditentukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan, bukan oleh sarana, prasarana dan sistem kesehatannya.

Hasil riset kesehatan desa tahun 2013 mengungkapkan hanya 59,8 persen rumah tangga yang mampu mengakses sanitasi yang layak.

Sementara itu, anggaran kesehatan belum mencapai 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD sesuai amanah Undang-Undang Kesehatan. Anggaran itu belum termasuk bagi keterjangkauan air bersih, sanitasi dan akses pangan yang berkualitas terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.

Ketua Pokja Perdesaan Sehat itu menambahkan, alokasi anggaran lebih besar pada kegiatan kuratif-rehabilitatif, dibandingkan dengan promotif-preventif. (*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014