Kepada pers di Jakarta, Senin, Suryadharma menyatakan, sesuai AD/ART yang menjadi konstitusi partai, maka syarat-syarat penyelenggaraan muktamar harus terpenuhi dan jika tidak terpenuhi maka muktamar itu inkonstitusional dan ilegal.
"Saya sebagai ketua umum wajib menjaga agar AD/ART partai dijalankan. Karena itu, siapa pun yang menyelenggarakan muktamar tanpa memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam konstitusi partai adalah inkonstitusional dan ilegal," katanya.
Dia pun menyebutkan alasan-alasan saha muktamar. Sesuai AD/ART partai, muktamar paling cepat dilakukan setelah pelantikan presiden dan selambat-lambatnya satu tahun setelah pelantikan presiden.
Menurut dia, jika ada yang menyelenggarakan muktamar sebelum pelantikan presiden, muktamar itu inkonstitusional.
"Sesuai konstitiusi partai, maka Muktamar VIII PPP baru bisa dilaksanakan setelah pemerintahan baru terbentuk dan paling lambat 1 tahun setelah pemerintahan baru terbentuk," katanya.
Kalau pemerintahan baru itu ukurannya pelantikan presiden, maka waktunya 20 Oktober 2014. Tetapi, kalau ukurannya pembentukan kabinet, maka biasanya waktunya 22 Oktober. "Di luar ini maka muktamar menjadi ilegal dan inkonstitusional," katanya.
Selain itu, menurut dia, bahan atau materi muktamar sesuai AD/ART harus didistribusikan ke seluruh pengurus wilayah dan cabang PPP paling lambat satu bulan sebelum muktamar dilaksanakan.
"Jika materi didistribusikan kurang dari sebulan maka muktamar juga tidak bisa dilaksanakan. Apalagi jika muktamar belum didistribusikan sama sekali, maka itu dua pelanggaran sekaligus," katanya.
Dia menganggap muktamar yang akan digelar di Surabaya pada 15 Oktober oleh kubu Romahurmuziy hanya akan menjadi hura-hura dan menuding Romahurmuziy cs tidak berniat menegakkan konstitusi dan juga tidak peduli siapa yang datang dalam kegiatan mereka itu.
"Bagi mereka, yang penting ada kegiatan, lalu ada yang diangkat jadi ketum untuk kemudian bergabung ke Jokowi-JK supaya dapat jatah menteri. Saya lihat sasarannya memang itu, mereka tidak peduli partai ini mau jadi apa, yang penting dapat jabatan di kabinet Jokowi dan nampaknya Romy mengincar posisi ketua umum juga," katanya.
Selain itu, kata Surydharma, berdasarkan pasal 8 anggaran dasar PPP tentang mekanisme kerja, penyelenggara muktamar adalah Ketua Umum PPP.
Sekjen bertugas menjadi adminstrator partai, sedangkan yang membantu ketum dan waketum adalah pembantu-pembantu ketum sehingga akan aneh kalau sekjen dan waketum memecah ketum kemudian mengklaim menjadi penyelenggara muktamar, sementara ketum hanya bisa diberhentikan melalui muktamar, kata dia.
"Sekjen dan waketum PPP itu pembantu ketum, mereka tidak bisa memecat ketum. Mereka juga tidak punya kewenangan untuk mengadakan muktamar," katanya.
Dia menegaskan, penyelenggara muktamar PPP tetap ketum sehingga jika Romy dkk tetap nekat menggelar muktamar, maka apa pun keputusannya tidak sah. "Masak ada eselon satu di kementerian, misalnya, bisa memecat menterinya? Masak kewenangan ketum kalah sama sekjen dan waketum?" katanya.
"Kalau ini dilanjutkan bisa jadi preseden dan berbahaya, nanti seluruh sekjen bisa menggulingkan ketua umum partai di semua partai," kata SDA.
Dia yakin kegiatan Romy cs tidak akan didukung kader-kader partai karena kader-kader partai tidak ingin partai ini hancur karena aturan-aturan ditabrak oleh segelintir orang yang ingin mendapatkan kekuasaan dan jabatan.
Dia yakin Romy cs tidak mendapatkan dukungan karena pada tanggal tersebut beberapa DPW juga menyelenggarakan acara yang mengundang dirinya.
"Sebanyak 15-22 DPW PPP tidak hadir ke Surabaya, mereka akan menghadiri Muktamar VIII PPP yang saya adakan di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2014 mendatang. Muktamar yang saya adakah sesuai anggaran dasar," klaim dia.
Materi muktamar sudah disebar pada 22 September lalu. "Saya tak maju, saya akan dukung Djan Faridz sebagai Ketum PPP, dia orang baik dan pengurus wilayah dan cabang PPP dukung dia," kata dia.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
