Namun, sekarang rakyat dihantam dengan UU Pilkada yang menurut saya dibuat untuk kepentingan elit guna memperkuat kekuasaannya."Jakarta (ANTARA News) - Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Se-Jakarta dan Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar aksi damai tolak UU Pilkada "Kembalikan Kedaulatan Rakyat, Kembalikan Pilkada Langsung" di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta.
"DPR telah merampas hak politik rakyat yang ditandai dengan pengesahan UU Pilkada dan ini sangat mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung," kata Koordinator Liputan, di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, mengembalikan pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi dengan upaya mengembalikan roh sistem oligarki Neo-Orba di Indonesia.
"Kini hak dipilih dan memilih yang dimiliki rakyat dirampas oleh parlemen dengan diberlakukannya pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati oleh DPRD, parlemen telah mengangkangi UUD 1945 yang memberikan hak-hak dasar warga negara dalam memilih dan dipilih," ujarnya.
Menurutnya, Pilkada melalui DPRD bukan sekedar soal perubahan mekanisme tetapi merupakan pembajakan demokrasi yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Ia menambahkan, rakyat tidak pernah berhenti memperjuangkan keberlangsungan kemajuan demokrasi di Indonesia sebagai aspirasi umum untuk kebebasan politik dalam muwujudkan prinsip pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".
"Namun, sekarang rakyat dihantam dengan UU Pilkada yang menurut saya dibuat untuk kepentingan elit guna memperkuat kekuasaannya," tuturnya.
Ia berharap, Pilkada langsung kembali disahkan dalam Undang-Undang. (SDP-67/E001)
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
