PBB, New York (ANTARA News) - Utusan PBB di Somalia pada Selasa (14/10) memperingatkan kendati ada kemajuan politik dan keamanan, situasi kemanusiaan di negara Tanduk Afrika itu telah memburuk, dan lebih dari satu juta orang tak memperoleh cukup makanan.

Jumlah itu naik 20 persen dibandingkan dengan kondisinya enam bulan lalu, kata Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Somalia Nicholas Kay kepada Dewan Keamanan saat ia memberi penjelasan kepada badan PBB dengan 15 anggota tersebut mengenai situasi di negara yang dirundung kerusuhan tersebut.

"Situasi kemanusiaan di Somalia terus bertambah buruk," katanya. "Lebih dari tiga juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan atau kehidupan di Somalia hari ini. Itu meliputi lebih dari satu juta orang Somalia yang tak bisa memberi makan diri mereka."

Sampai akhir Agustus, dua kali jumlah rumah tangga dibantu per bulan dengan pasokan makanan. Lebih dari 300 ton kubik pasokan buat puluhan ribu orang telah dikirimkan melalui udara akibat kurangnya akses aman ke daerah yang direbut kembali.

Tapi bantuan tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan di lapangan, Xinhua melaporkan, Rabu malam WIB. pengiriman bantuan melalui udara tak bisa mengirim bantuan dalam jumlah yang diperlukan.

Kemarau telah menambah buruk situasi kemanusiaan yang sudah suram di negeri itu, yang telah mengalami lebih dari dua dasawarsa ketidak-amanan. Kelompok gerilyawan Ash-Shabaab telah diusir dari sejumlah kota besar tapi telah menghalangi jalur pasokan makanan di beberapa daerah di negeri tersebut.

Kay memberitahu Dewan Keamanan bahwa prestasi militer harus dikonsolidasikan melalui kestabilan. Meskipun Ash-Shabaab telah mengalami pukulan telak dan proses politik telah maju, tantangan di Somalia tetap besar.

Tindakan terpadu dan utuh oleh pemerintah federal dan mitra internasional diperlukan di bidang keamanan, pembangunan, politik dan kemanusiaan, katanya. Ia menambahkan perempuan dan pemuda harus ikut dalam proses perujukan itu dan pembangunan pemerintah sementara regional.

Ia menyatakan ia mengharapkan "peta baru" mengenai Somalia federal paling lambat pada akhir tahun ini. Ia juga menyeru kemajuan yang lebih cepat dalam menciptakan dua badan penting yang dimandatkan oleh undang-undang dasar: Komisi Pemilihan Umum Independen Nasional dan Komisi Federa dan Perbatasan.

"Saya tetap sangat prihatin mengenai resiko pertikaian politik di dalam negeri," kata Kay. Ia menyatakan dua kali dalam 12 bulan belakangan, kemelut politik telah melumpuhkan birokrasi. Semua lembaga politik Somalia, termasuk Parlemen Federal mesti memusatkan perhatian pada terwujudnya proses yang akan melicinkan jalan bagi perdamaian dan kestabilan, katanya.

"Sidang parlemen ini akan menentukan: jika peraturan penting tak disahkan, rakyat Somalia takkan bisa mewujudkan impian mereka bagi undang-undang dasar baru dan pemilihan umum yang demokratis pada 2016," tambahnya seperti dikutip Xinhua.

(C003)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014