Jakarta (ANTARA News) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memastikan pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden yang berlangsung pada 20 Oktober 2014 dalam Sidang Paripurna MPR akan steril dari interupsi.

Sekretaris Jenderal MPR, Edi Siregar, di Jakarta, Jumat, mengatakan, dirinya yakin tak akan ada interupsi pada sidang paripurna pelantikan Jokowi-JK karena semua mikrofon di meja anggota MPR dimatikan sehingga tak ada peluang bagi mereka untuk melontarkan interupsi.

"Semua mikrofon dimatikan, kan hanya pelantikan, mau interupsi bagaimana," kata Edi.

Selain itu, kata Edi, ia juga yakin para anggota MPR akan menjaga kekhidmatan acara pelantikan.

"Kita yakinlah anggota akan menghormati diri mereka masing-masing," ujarnya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan yang akan memimpin paripurna pelantikan Jokowi-JK belum memberikan jawaban yang lugas ketika ditanya mengenai cara membendung interupsi.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan anggota fraksinya tidak melakukan interupsi saat pelantikan Joko Widodo.

"Saya yakin dari PAN tidak ada," kata Wasekjen PAN Teguh Juwarno.

Teguh mengatakan tidak ada larangan bagi anggota untuk melakukan interupsi. Namun terdapat konsesus pimpinan fraksi bahwa pelaksanaan pelantikan presiden harus berlangsung khidmat dan lancar.

"Kalau interupsi secara subtansial hanya mencari panggung, kita menyepakati tidak terjadi," kata Teguh.

Dia pun berharap seluruh anggota dewan mencegah berinterupsi saat pelantikan Jokowi-JK karena hal itu dapat mengganggu kekhidmatan serta kehormpatan pengambilan sumpah presiden.

"Sekali lagi harapan saya supaya semua mencegah adanya interupsi," katanya.(*)

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014