Hasil-hasil pembangunan infrastruktur perhubungan darat yang telah terbangun sampai saat ini sangat membutuhkan komitmen, konsistensi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam implementasinya,"
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia diminta untuk meningkatkan komitmen dalam membangun infastruktur perhubungan darat guna mengembangkan konektivitas kawasan di Tanah Air.

"Hasil-hasil pembangunan infrastruktur perhubungan darat yang telah terbangun sampai saat ini sangat membutuhkan komitmen, konsistensi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam implementasinya," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, komitmen dan konsistensi yang dapat dilakukan pemda antara lain adalah diawali dengan kejelasan status aset terbangun dan manajemen pemeliharaannya.

Ia juga mengemukakan isu-isu stretegis pada pengembangan infrastruktur darat antara lain meliputi peningkatan keselamatan transportasi darat, upaya peningkatan kondisi sarana dan prasarana serta penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan peningkatan pelayanan angkutan umum di perkotaan.

Sebagaimana diberitakan, pengembangan perkotaan di berbagai wilayah di Indonesia mesti menerapkan strategi terintegrasi dan sinergi yang baik untuk mengatasi ketimpangan antara penyediaan infrastruktur dengan kepadatan jumlah populasi perkotaan.

"Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan, diperlukan suatu strategi perencanaan pembangunan yang dapat mengintegrasikan dan mensinergikan pembangunan setiap sektor agar tidak saling bertentangan," kata Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Hadi Sucahyono.

Menurut Hadi Sucahyono, pembangunan dan pengembangan permukiman serta penyediaan infrastruktur untuk menunjang aktivitas di kawasan permukiman dan perkotaan menjadi tantangan pemerintah.

Namun, lanjutnya, baik koordinasi, sinkronisasi, maupun integrasi program pembangunan dan penganggaran baik secara vertikal maupun horizontal di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota melalui pelaksanaan desentralisasi masih mengalami ketimpangan peran.

Untuk itu, ujar dia, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP) kabupaten/kota harus bersinergi dan tersinkronisasi di dalam rencana induk lintas sektor, seperti Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Ia juga mengutarakan harapannya agar 73 kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi penyusunan RP2KP pada tahun 2014 dapat menghasilkan produk yang baik dan inovatif dalam mewujudkan kualitas kehidupan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran dan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan kabupaten/kota masing-masing.

(M040/T007)

Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014