... siapapun yang menyebut rapor 'merah', atau 'kuning' dianggap melanggar rahasia negara... "
Medan (ANTARA News) - Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, menegaskan, pihaknya tidak pernah merekomendasikan calon menteri atau pejabat apapun di pemerintahan karena KPK bukan lembaga garansi.

"KPK tidak pernah merekomendasikan siapapun untuk calon menteri karena memang bukan tugas KPK," katanya menjawab pertanyaan wartawan, di Medan, Rabu.

Dia juga membantah soal rumor masuknya dia dalam jajaran calon menteri di pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

"Saya sendiri tidak merespons rumor itu dan tetap bekerja sesuai tugas saya di KPK," katanya.

Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, di Jakarta, Rabu, marah atas bocornya dokumen calon menteri yang diserahkan kepada KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Dia mengatakan itu saat disinggung tentang nama Kepala Tim Transisi, Rini Sumarno, yang dinilai beberapa pihak masuk dalam rapor merah. Yang terakhir ini bekas menteri pada kabinet Megawati Soekarnoputri.

Widjajanto menegaskan, siapapun yang menyebut rapor 'merah', atau 'kuning' dianggap melanggar rahasia negara.

Catatan KPK dan PPATK diserahkan ke Jokowi sebagai dokumen sangat rahasia sehingga kalau ada yang membocorkan maka itu termasuk dalam pelanggaran berat.

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014