"Memang sudah sudah mulai adem, ada pengertian tapi menyangkut pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan, belum ada titik temu. Mereka (Koalisi Merah Putih) belum mau memberikan itu," kata Pramono di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Pramono menegaskan, sesuai pasal 284 UU MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak akan ada pemilihan bila tidak mencapai kuorum.
"Kami berharap ada kelegaan dan musyawarah mufakat, biar enggak terlalu lama, pengalaman kita sebelumnya selalu ada musyawarah mufakat," kata mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Dia menambahkan, pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan tidak ada kaitannya dengan terbentuknya kabinet.
"Tapi yang namanya politik itu saling melihat dan memahami. Kalau kemudian ada teman-teman di pendukung Prabowo-Hatta belum bisa membagi pimpinan alat kelengkapan dewan, kami masih sabar menunggu, toh partner (kementerian) belum terbentuk," kata Pramono.
Terkait dengan penundaan pengumuman kabinet, Pramono beralasan itu terjadi karena demi memberikan yang terbaik bagi rakyat. Ia juga membantah Jokowi dan JK tak bekerjasama dalam menyusun kabinet.
"Tanggung jawab bersama presiden dan wapres, keterlibatan berdua sangat intens, mereka berdua bersama menyusun setelah ada rekomen dasi KPK dan PPATK. Pasti belum selesai. Ini sebuah langkah maju karena melibatkan KPK dan PPATK yang selama ini belum penah dilibatkan, ini kebaruan, ini pembelajaran yang baik bagi kita," kata Pramono.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
