Kami berharap ada kelegaan dan musyawarah mufakat, biar tidak terlalu lama karena pengalaman kita sebelumnya selalu ada musyawarah mufakat,"
Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menginginkan musyawarah dan mufakat antarfraksi di DPR untuk menentukan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Kami berharap ada kelegaan dan musyawarah mufakat, biar tidak terlalu lama karena pengalaman kita sebelumnya selalu ada musyawarah mufakat," kata Pramono Anung di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis.

Pramono mengatakan, dalam forum lobi belum ditemukan titik temu mengenai kesepakatan tentang pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan.

Dia mengatakan, PDIP sebenarnya ingin di tiap AKD ada perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) namun Koalisi Merah Putih (KMP) belum mau memberikan jatah tersebut.

"Namun yang jelas pasal 284 tata tertib DPR menyebutkan tidak mungkin tidak ada perwakilan kami (pemilihan pimpinan AKD tidak bisa tanpa kuorum fraksi)," katanya.

Dia mengatakan, penentuan pimpinan komisi dan AKD tidak terkait dengan terbentuknya kabinet Jokowi-JK. Namun Pramono menilai apabila fraksi pendukung Prabowo belum bisa membagi pimpinan AKD, maka PDIP masih sabar menunggu.

"Kalau ada teman-teman pendukung Prabowo belum bisa membagi pimpinan AKD, kami akan sabar menunggu toh partner belum terbentuk (kabinet)," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komaruddin mengatakan, fraksi pendukung KMP akan mendiskusikan permintaan PDIP untuk menduduki beberapa kursi AKD.

Dia menjelaskan, KMP akan berusaha untuk mengakomodir permintaan PDIP dalam musyawarah tersebut.

Namun Ade tidak merinci jumlah AKD yang akan diberikan kepada PDIP karena akan dimusyawarahkan terlebih dahulu.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014